GMKI & PMII Sesali Lambannya Pembentukan Tim Lumpur Lapindo

Jakarta - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai pemerintah lamban menangani kasus lumpur panas Lapindo. Apalagi tim nasional baru dibentuk setelah 4 bulan luapan lumpur terjadi."Ini sangat lamban karena ini sebenarnya kejahatan korporasi yang harus ditindak pemerintah, siapa pun pemilik perusahaan itu," ujar Ketua GMKI Cenly M Poluan usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (6/9/2006).Dalam pertemuan itu GMKI meminta Kalla membuka Kongres ke-30 GMKI di Kupang pada 5 November mendatang.Setali tiga uang, Ketua PMII Henry Haryanto Azumi juga menyatakan hal yang sama. Lapindo harus bertanggung jawab dengan mempercepat proses ganti rugi dan mengganti fasilitas publik seperti jalan tol, sehingga masyarakat yang terkena dampak dari luapan lumpur bisa cepat pulih.Menanggapi hal itu, Kalla menyatakan, pemerintah telah membentuk tim nasional untuk menangani kasus lumpur Lapindo. Tim nasional itu terdiri dari komponen pemerintah, LSM dan perusahaan swasta."Besok dan beberapa hari ke depan, tim nasional akan bekerja secara serius dengan mengajak para insinyur luar negeri dan dalam negeri," ujar Kalla seperti dikutip Cenly. (umi/)