Perang Suku di Papua Bukan Kultur

Jakarta - Papua kembali dilanda perang suku. Baru saja reda perang suku beberapa waktu lalu, kini perang suku muncul lagi di Kwamki Lama, Timika.Padahal perang suku di Papua dinilai bukanlah kultur, melainkan lantaran ketidakmerataan pembangunan Papua."Ini barangkali, menurut saya, bukan kultur, tapi bagian dari penjajahan dulu untuk memecah belah, devide et impera," kata Ketua Desk Papua Kementerian Polhukam Setia Purwaka.Hal itu disampaikan dia usai Forum Koordinasi dan Konsultasi bertema 'Peningkatan Etika Politik dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional' di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/9/2006).Purwaka sekaligus menolak anggapan perang suku merupakan kultur di Papua. Di mana perdamaian akan tercipta setelah korban yang tewas di dua kubu mencapai jumlah yang sama.Untuk mengatasi itu, Purwaka menawarkan solusi penyelesaian, yaitu melalui pendidikan kepada masyarakat. "Walau butuh waktu, pendidikan bisa menyadarkan warga bahwa perang suku tidak ada gunanya," jelasnya.Ditanya bagaimana perkembangan terakhir di Papua, Purwaka menjawab, saat ini situasinya masih dalam penyelidikan. "Sekarang aparat polda setempat sedang memprosesnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terselesaikan," jawabnya.Sementara anggota Komisi I DPR Suryananta menilai perang suku di Papua dipicu ketidakmerataan pembangunan. "Warga tidak puas atas pembangunan di tempat tertentu saja, seperti di Freeport," ungkapnya.Suryananta tidak menyangkal kemungkinan adanya pihak asing di balik perang suku tersebut. "Saya kira, benar apa yang dikatakan Pak Amien, ada suatu pemerasan terhadap kekayaan alam di Freeport," kata Suryananta.Suryananta mengimbau agar dilakukan percepatan pembangunan dengan perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan."Makanya, kita jangan ribut saja di ibukota untuk urusan-urusan yang tidak penting seperti isu reshuffle, itu sudah pasti akan dilakukan oleh presiden yang setiap tahun akan mengevalusi," tandas Suryananta. (zal/)