.webp)
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berbicara mengenai kelompok separatis dan kondisi Papua terkini. Moeldoko mengatakan TNI-Polri akan melakukan tindakan lebih tegas kepada kelompok separatis di Papua.
"Terkait dengan kedaulatan, saya ingin mengingatkan pada kelompok separatis, kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan. Untuk itu saya mengingatkan TNI-Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi apa, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara," kata Moeldoko dalam video yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).
Moeldoko mengatakan jaringan separatis Papua kerap melakukan tindakan kekerasan agar muncul rasa takut di masyarakat. Menurut Moeldoko, tindakan teror itu dilakukan agar masyarakat selalu berada di dalam pengaruh kelompok separatis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis. Karena apa, karena mereka akan kehilangan pengaruh dari waktu," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan kelompok separatis berupaya agar pembangunan di Papua tidak dilanjutkan. Namun, kata Moeldoko, pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk membangun Papua lebih sejahtera.
"Tetapi jangan salah Presiden telah menegaskan apapun situasinya pembangunan Papua akan tetap berlanjut. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, TNI/Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik," ujar Moeldoko.
3 Daerah Merah
Moeldoko menyampaikan Papua saat ini mempunyai 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Menurut dia, hanya ada tiga daerah yang dinyatakan merah.
"Tetapi hanya 3 kabupaten yang memang kita Nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan. Di mana itu, pada Kabupaten Nduga, yang kedua Intan Jaya dan Kabupaten Puncak," ujar Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan di ketiga daerah itu kekerasan berupa pemerkosaan sering terjadi. Selain itu, ada juga insiden pembunuhan.
"Semuanya itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil. Bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan," imbuh Moeldoko.
Langkah Pemerintah
Moeldoko menyampaikan ada dua pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan kestabilan di Papua. Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Kesejahteraan Papua.
"Masyarakat harus paham bahwa secara umum Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan yang terjadi di sana. Bahkan pemerintah telah memperkuat menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020. Pendekatan kesejahteraan telah dilakukan luar biasa," ujar Moeldoko.
"Untuk itu secara umum Papua dari sisi kesejahteraan cukup baik tetapi sekali lagi tiga daerah itulah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena apa, tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi tugas negara memberikan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara," sambung dia.
(knv/dnu)
