.webp)
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun fasilitas pengelolaan sampah landfill mining dan refused-derived fuel (RDF) plant di Rorotan, Jakarta Utara. Pembangunan RDF mulai dilirik lantaran proyek pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter mandek selama 7 tahun.
"ITF itu lama sekali prosesnya. Saya mendampingi untuk ITF Sunter aja dari tahun 2016. Hingga saat ini, ITF Sunter belum ada apa-apanya. Enam tahun, hampir 7 tahun berproses, itu lama sekali," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Asep Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
"Jadi, mudah-mudahan rencana RDF ini bisa lebih cepat dan pengolahan sampah di Jakarta bisa lebih baik lagi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asep menjelaskan, fasilitas RDF sendiri telah dibangun di TPST Bantargebang. Dari situ, menurut dia, bisa dilihat nilai investasi pembangunan RDF tak semahal membangun ITF.
Ditambah lagi pembangunannya bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nantinya produk RDF bisa dijual dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pabrik semen maupun PLTU.
"Dari apa yang sudah DLH lakukan, dengan pembangunan fasilitas RDF di Bantargebang, dari investasi enggak semahal ITF. Kemudian, dari sisi pengeluaran pemda, tidak semahal ITF. Produk yang dihasilkan RDF bisa dibeli oleh pabrik semen dan PLN dengan PLTU-nya. Secara tidak langsung, operasional dari proses itu bisa dibiayai sendiri, tidak membebani pemda," terangnya.
Saat ini, rencana pembangunan RDF di Rorotan tengah dijajaki bersama Biro Kerjasama Daerah (KSD). Rencananya, pembangunan fasilitas tersebut akan memanfaatkan lahan seluas 6 hektare milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
"(Lahan) kosong dan jauh dari permukiman. Mudah-mudahan itu bisa kami bangun di tahun depan konstruksinya," ucapnya.
ITF Sunter Bakal Masuk SiLPA
Asep menyampaikan pembangunan ITF Sunter berpotensi dibatalkan karena tak kunjung mendapatkan mitra. Nantinya, uang yang telah dianggarkan dalam APBD tahun ini akan dimasukkan ke dalam sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA).
"Sebenarnya memang Pemprov DKI akan men-switching rencana pembangunannya ke RDF. Jadi, proses pemilihan mitranya yang saat ini dilakukan oleh JakPro untuk ITF Sunter berarti harus ditunda atau mungkin bahkan dibatalkan. Semua kegiatan kan ada di JakPro, proses pemilihan mitra ada di JakPro, dananya juga dari mitra JakPro, dan JakPro di bawah pengawasan dari BP BUMD," terangnya.
"Mungkin tidak diserap, masuk ke SiLPA. Atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh JakPro untuk kegiatan lainnya, dengan persetujuan Dewan. Jadi tetap harus melalui proses lagi. yang kemarin ditujukan untuk pembangunan ITF, uangnya udah masuk. Mungkin nanti di APBD perubahan tetap harus persetujuan DPRD, Pak Gubernur, dan TAPD," imbuhnya.
Lihat juga Video 'Reaksi Heru Disentil Jokowi soal ITF Sunter-Sodetan Ciliwung-Giant Sea Wall':
