.webp)
Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan mediasi karyawan Kopajatrans dengan jajaran pengurus. Mediasi dilakukan buntut aduan ratusan karyawan soal gaji yang belum dibayar selama 3 bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan mediasi rencananya digelar pekan depan di kantornya di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat.
"Masih berproses. Rencana mau dijadwalkan khususnya, mungkin minggu depan di kantor," kata Hari saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hari menyampaikan, dalam mediasi tersebut, akan ditelusuri akar permasalahan yang menyebabkan gaji karyawan menunggak dari kedua belah pihak.
"Tentunya kita lagi mediasi, apakah dari sisi koperasi TransJakarta memang mampu," jelasnya.
Hari menyebutkan permasalahan yang muncul merupakan luka lama yang menumpuk sehingga dia berharap mediasi yang dilakukan bertahap dapat membuahkan solusi.
"Ini kan luka lama yang terus berulang akhirnya terus menumpuk, akhirnya untuk membenahinya harus pelan-pelan. kecuali kalau luka baru ya. Permasalahan dari dulu, numpuk jadi ini. Ini masih mediasi bertahap, mudah-mudahan bisa," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, karyawan Kopaja TransJakarta (Kopajatrans) menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengadu ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena belum digaji selama 3 bulan.
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (17/4), massa terlihat menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta sejak pukul 11.20 WIB. Mereka tampak mengenakan pakaian berwarna biru dan membawa tanda pengenal atau id card.
Mereka juga membentangkan bendera Merah Putih serta spanduk panjang bertulisan 'Bapak Heru Gubernur DKI dan PT Transjakarta setop operasi Kopajatrans sebelum gaji/THR dan BPJS dibayar'. Mereka juga membawa poster bertuliskan permintaan agar Ketua Kopaja, Ashari, tak lari dari tanggung jawab.
Simak halaman selanjutnya.
Perwakilan Karyawan KopajaTrans, Brs Sianturi, mengatakan ada 300 orang yang diminta berhenti kerja sementara lantaran Kopaja tak beroperasi sejak akhir 2022. Operasional bus Kopaja berhenti karena pengurus Kopaja selaku operator tak bisa menyediakan unit baru.
"Kurang lebih 300 orang. Diminta standby artinya kami disuruh menunggu Kopaja beroperasi kembali sejak bulan Desember 2022," kata Sianturi.
Selain gaji, jaminan kesehatan atau BPJS ratusan karyawan itu belum dibayarkan. Padahal, menurut dia, ratusan orang itu masih berstatus sebagai karyawan Kopaja karena belum ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Tuntutan hari ini adalah tuntutan kami tentang gaji, THR, dan BPJS. Kalau gaji sudah tiga bulan berjalan, dan BPJS menunggak sudah 4 bulan berjalan," jelasnya.
"Sampai hari ini THR tidak dibayarkan. Status kami sebagai karyawan di Kopaja tidak jelas. kami tidak di PHK tapi kami diminta untuk standby dan kami sampai saat ini menuntut itu kepada Ketua Kopaja," sambungnya.
Mereka menuntut agar pengurus Kopaja segera mencairkan gaji ataupun tunjangan hari raya (THR) yang menjadi hak para pekerja. Dia mengatakan Kopaja sebagai operator bus mendapatkan pemasukan dari PT TransJakarta.
"Kita juga tahu sebagai pemimpin mereka udah ada cash flow, pemasukan dari TransJakarta. Sampai hari ini tidak ada. Jadi otomatis kami sekarang di sini tidak bisa melakukan aktivitas kami. Bekerja tidak, mendapatkan hasil tidak, dan semua tuntutan kami tidak digubris sama sekali oleh pengurus Kopaja," ujarnya.
Sianturi dkk mengaku telah mengadukan hal tersebut ke berbagai pihak, mulai bersurat ke Disnaker sampai ke instansi lainnya. Dia berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat menyelesaikan masalah ini.
"Sepertinya Ketua Kopaja ini kuat sekali dan sampai hari ini belum ada respons apa pun. Dan itu yang kami minta dengan pertemuan gubernur, supaya beliau menengahi kami, menjembatani kami, memfasilitasi kami untuk mendapat hak-hak kami," ucapnya.
"Kami di bawah Kopaja, dan kami tidak menuntut TransJakarta. Kami hanya menuntut pengurus kami melalui Gubernur DKI Jakarta yang membawahi mode transportasi Jakarta," imbuhnya.
