KIB Mengecewakan, Golkar Evaluasi Dukungan ke Pemerintah

KIB Mengecewakan, Golkar Evaluasi Dukungan ke Pemerintah

- detikNews
Senin, 04 Sep 2006 18:05 WIB
Semarang - Partai Golkar sedikit bergolak: sejumlah organisasi di bawah naungannya menginginkan dukungan terhadap pemerintah dievaluasi. Untuk itu, mereka berkumpul dalam Rapimnas Oktober-November 2006 mendatang.Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa mengakui ada kelompok-kelompok yang ingin Partai Golkar mengevaluasi dukungan terhadap pemerintah. Keinginan itu muncul setelah ada kekecewaan melihat kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)."Para menteri terlihat tidak loyal. Saat pemerintah dikritik, mereka tak angkat bicara. Akhirnya, Presiden atau Wapres dan bahkan juru bicara yang menjelaskan tentang kebijakan ini itu," kata Priyo usai mengikuti diskusi Cetro-Perdikan-Koalisi Perempuan di Hotel Santika Semarang, Jalan Ahmad Yani, Senin (4/9/2006).Ketua Umum MKGR ini menjelaskan, selain faktor kinerja KIB, partainya melihat tidak ada untungnya membela mati-matian terhadap pemerintah. Sebab, kadang kala Partai Golkar juga diperlakukan tidak adil.Priyo menambahkan, meski melakukan evaluasi dukungan terhadap pemerintah, pihaknya tetap akan mengawal duet SBY-Kalla hingga masa jabatan keduanya berakhir. "Itu harga mati, tak bisa ditawar lagi," tegasnya.Bagi Partai Golkar, lanjut Priyo, bentuk penarikan dukungan itu bisa dilakukan dengan mengawal kebijakan duet SBY- Kalla sesuai porsinya. Kalau perlu dibela, maka pihaknya akan mati-matian. Kalau tidak, maka keputusan abstain akan diambil.Menurut Priyo, ada dua hal alasan untuk mempertahankan SBY-Kalla hingga masa jabatan keduanya habis. Pertama, Ketua Umum Partai Golkar adalah Jusuf Kalla, dan kedua, platform SBY sangat cocok dengan Partai Golkar."Dengan platfom SBY, kami semua sangat nyaman. Platformnya jelas dan sama dengan platform kami. Tidak alasan untuk tidak mempertahankan duet kepimpinan SBY-Kalla," jelasnya.Terakhir, Priyo menyebutkan, ada lima menteri yang patut yang dievaluasi habis-habisan. Menteri-menteri itu sama sekali tak bergerak ketika pemerintah diserang dan dinilai tak mempunyai kompetensi sebagai pembantu presiden. "Saya pasti tak akan menyebutkan identitasnya karena tidak etis," demikian Priyo Budi Santosa. (asy/)


Berita Terkait