Tuntaskan Lumpur, Pemerintah Harus Berani Ambil Risiko

Jakarta - Meski menyatakan siap mengambil alih, pemerintah diminta berani mengambil risiko dengan kebijakan tidak populis untuk menuntaskan penanganan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo."Yang terpenting pemerintah harus ambil risiko meski dengan kebijakan yang tidak populis," tegas Ketua PBNU Rozy Munir usai konferensi pers Deklarasi Kyoto World Conference on Religion and Peace (WCRP) di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2006).Meski begitu Rozy berharap pemerintah memngambil kebijakan yang memiliki risiko paling kecil. "Kita sama-sama tahu kalau semua alternatif penyelesaian mengandung risiko," ujarnya.Ditambahkan Rozy, semua pihak harus terbuka dalam membicarakan untung rugi dan tidak perlu ditutup-tutupi."Terbuka sajalah semuanya. Yang membuat matriks risiko biarlah para ahli saja. Kalau air lumpur dibuang ke laut paling mungkin, ya dilakukan saja. Kebijakan pemerintah pro rakyat sedang ditantang," cetus Rozy.Belum tuntasnya penyelesaian luapan lumpur, menurut Rozy, karena terjadi tarik-menarik kepentingan yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Akibatnya tidak jarang terjadi dualisme kebijakan."Seharusnya kan satu kebijakan. Akibatnya, semua terkesan lamban," tegas Rozy.Rozy khawatir jika tidak selesai ditangani dalam waktu dekat, di musim hujan yang akan segera tiba, semakin luas saja lahan yang terendam."Kampung saya di Mojosari mungkin bisa kena juga. Bisa ludes semua," keluh Rozy. (bal/)