Pemerintah Siap Intervensi Tangani Lumpur Lapindo

Jakarta - Luapan lumpur Lapindo Brantas Inc terus meluas. Berbagai pihak menuntut pemerintah melakukan intervensi atas kasus ini. Pemerintah siap jika memang dikehendaki rakyat."Kalau Komisi VIII DPR meminta Mensos untuk intervensi, tentu saya harus laporkan ke presiden. Artinya kalau itu memang kehendak rayat, saya akan lakukan intervensi itu," kata Mensos Bachtiar Chamsyah di sela raker dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2006).Akan tetapi Mensos mengingatkan ada dua hal yang harus diperhatikan saat pemerintah mencoba mengintervensi kasus Lapindo. Pertama adalah masalah dana. "Suatu intervensi yang dilakukan pemerintah tentunya ujungnya dana," kata Bachtiar.Disinggung soal intervensi yang bagaimana, Mensos menegaskan, tentunya intervensi yang tidak harus membebani APBN. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang bila Komisi VIII setuju untuk mengintervensi.Pemerintah, kata dia, mesti hati-hati karena tidak ingin ada kesan ikut campur dalam masalah internal. "Pemerintah tidak ingin ada tuduhan seolah-olah masalah korporat di-take over oleh pemerintah. Sementara korporat bagian dari rakyat," ujar dia.Namun Mensos tidak bisa menjawab ketika ditanyakan bagaimana jika Lapindo kehabisan dana dalam menangani luapan lumpur itu. "Ya saya belum bisa menjawabnya. Memang kalau tidak bisa diselesaikan akan menjadi masalah jika Lapindo pailit," terang Bachtiar Chamsyah. (san/)