.webp)
PP Muhammadiyah mengimbau seluruh warganya tidak menggelar open house Lebaran pada 21 April 2023. Imbauan itu disampaikan untuk menghormati umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa.
"Demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open house pada hari Jumat, 21 April. Open house dan silaturrahim dilaksanakan mulai 22 April setelah umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri," kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Senin (17/4/2023).
Untuk diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu, pemerintah masih akan menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada 20 April 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembali ke pernyataan Mu'ti. Dia mengatakan salat Id pada 21 April di lapangan Pekalongan dan Sukabumi kini telah diizinkan pemerintah daerah setempat. Dia bersyukur atas keputusan tersebut.
"Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wali kota Pekalongan dan Wali kota Sukabumi yang mengijinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Salat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H bertepatan 21 April 2023," ujar Mu'ti.
Mu'ti mengapresiasi dukungan dari jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama, Polri, pimpinan partai politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung ditegakkannya konstitusi. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dan saling menghormati demi persatuan umat dan bangsa.
"Salat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam," ujar Mu'ti.
Mu'ti menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, agar melaksanakan ibadah Idul Fitri dengan khidmat. Selain itu, dia juga meminta warga Muhammadiyah tetap menjaga kebersihan dan tenggang rasa karena masih ada sebagian umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa Ramadan.
"Semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara," sambung dia.
(knv/idn)
