.webp)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Menurutnya, proyek tersebut sejak awal telah menuai kontroversi dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi perencanaan, rencana anggaran, hingga sumber dan tingkat suku bunganya.
Syarief menyebut penjelasan tersebut dirasa penting dan mendesak, mengingat proyek ini sudah menyita dana pembangunan yang begitu besar. Bahkan, APBN disebut akan jadi jaminannya. Karenanya, Syarief meminta proyek Kereta Api Cepat itu segera diaudit lantaran berpotensi merugikan negara dan melanggar konstitusi.
"Yang terpenting kini adalah pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat tentang nasib dan keberlanjutan proyek KCJB dari aspek keseluruhan sejak awal. Proyek yang memang telah bermasalah sejak awal ini mesti dievaluasi kelanjutannya. Jaminan APBN dan tingginya suku bunga pinjaman hanya akan menjerumuskan Indonesia pada jebakan utang yg semakin memberatkan," ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (17/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarief menjelaskan di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin. Jangan sampai terjebak pada proyek mercusuar namun rakyat tetap miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.
Syarief menambahkan tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Jangan sampai ada proyek gagah-gagahan namun menjadi beban fiskal, beban rakyat, dan apalagi beban berkelanjutan bagi generasi mendatang. Menurutnya jika beban jauh lebih tinggi dari manfaat, maka pemerintah telah melakukan kesalahan pembangunan yang nyata.
"APBN tidak boleh menjadi jaminan tambalan pembiayaan bagi proyek yang kontroversial ini. Masih banyak prioritas pembangunan lain yang membutuhkan alokasi fiskal. Apalagi dengan fiskal yang terbatas, melebarnya defisit, proyek kereta cepat ini hanya akan membuat keuangan negara semakin parah," terangnya.
"Pembengkakan biaya dan skema jaminan APBN akan menjadi perangkap utang yang nyata. Sudah saatnya perencanaan dan pelaksanaan proyek KCJB ini dievaluasi sekalipun proyek ini mendekati rampung penyelesaiannya," sambungnya.
Di sisi lain, tutur Syarief, China menginginkan jaminan APBN Indonesia karena proyek ini tidak realistis untuk dapat dilaksanakan. Sehingga, pihak China menuntut jaminan APBN kepada negara.
Syarief mengatakan evaluasi kelayakan proyek adalah hal yang lumrah, apalagi jika pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dan meleset jauh dari yang direncanakan. Bagi Indonesia yang daya dukung APBN nya terbatas, faktor penganggaran ini menjadi sangatlah krusial.
Oleh karena itu, sambungnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan dengan terencana, terarah, tepat, efisien, serta mendatangkan manfaat langsung kepada Rakyat.
"Inisiatif pembangunan infrastruktur adalah hal yang baik, namun juga harus ditopang dengan perencanaan, transparansi , akuntabilitas dan pelaksanaan yang baik. Perencanaan ini harus berpijak pada skala prioritas dan efisiensi pembiayaan. Hal yang sama juga untuk pelaksanaannya mesti selaras dengan apa yang telah direncanakan," paparnya.
"Jika perencanaan dan pelaksanaan bersilang arah dan terlalu jauh menyimpang maka tinggal tunggu saja pembangunan itu akan menjadi pemicu dan kontraproduktif karena tidak sesuai dengan kebutuhan pokok dan ekspektasi rakyat. Inilah esensi dasar pembangunan yang mesti kita hayati bersama," pungkasnya.
Simak juga 'RI Ngutang Lagi Buat Kereta Cepat, Jokowi: Kita Harus Pro Transportasi Massal':
