.webp)
Wacana kenaikan tarif TransJakarta menuai polemik di tengah masyarakat. Keputusan kenaikan tarif ada di tangan Pemprov DKI Jakarta.
Usulan kenaikan tarif disampaikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Pasalnya, sejak 2007 silam tarif bus TransJakarta tak pernah naik dan bertahan di angka Rp 3.500.
DTKJ lantas mengusulkan tarif TransJakarta naik di jam-jam sibuk, yakni Rp 4.000 pada pukul 07.01 WIB hingga 10.00 WIB, dan Rp 5.000 pada pukul 16.01 WIB hingga 21.00 WIB. Lewat survei, TransJakarta pun menyerap aspirasi pengguna layanan terkait usulan kenaikan tarif ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya usulan penyesuaian tarif TransJakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta dalam salah satu unggahan di Instagram, Senin (10/4/2023).
Pro-Kontra Kenaikan Tarif di Mata Pengguna TransJ
Meskipun kenaikan tarif belum diputuskan, dinamika mulai terasa di kalangan pengguna bus TransJakarta.
Auren, penumpang berusia 25 tahun itu mengaku keberatan dengan usulan tersebut. Sebab, dia menilai armada bus TransJakarta yang saat ini tersedia belum memadai.
"Untuk naik jadi Rp 5.000 sih lumayan berat ya karena naiknya lumayan jauh. Kalau mau dibilang pun, TransJakarta jurusan aku yang biasa ke kantor itu 3F ke Kalideres sering lama nunggu-nya. Kalaupun ada, sering sudah penuh," kata Auren saat ditemui detikcom di Halte Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2023).
Auren lantas berharap tarif TransJ tidak dinaikkan. Dia mengaku lebih memilih menaiki KRL jika memang tarif TransJ benar-benar naik. Sebab, tarif KRL otomatis akan lebih murah dibandingkan dengan TransJakarta.
"Harapan nya sih juga tentunya jangan naik harga nya. Kalau naik pun ya lebih tepat waktu ya, armadanya diperbanyak," ungkap Auren.
"Sedangkan harganya kalau naik, KRL justru jadi lebih murah dan tepat waktu. Nggak kena macet lagi. Jadi lebih enak KRL dong, mungkin kalau naik harganya jadi milih naik KRL aja," imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Jay (29). Sebagai orang yang mengandalkan TransJakarta untuk beraktivitas, Jay merasa kenaikan tarif ini akan memberatkan sebagian penumpang.
"Kalau untuk pekerja mungkin nggak masalah ya. Tapi maaf, kalau untuk masyarakat, maaf, menengah bawah, itu kayaknya lumayan berat deh," ujar Jay.
Jay mengatakan kenaikan tarif TransJakarta memungkinkan masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum lainnya. Sebab, biaya parkir dan ketepatan waktu jadi pertimbangan masyarakat.
"Kenaikan itu kayak nya malah memperparah macet deh, karena orang berpikir mending bawa kendaraan sendiri ketimbang angkutan umum karena makin naik. Selain itu, mungkin orang bakal milih naik KRL juga jadi opsi karena tepat waktu," ucapnya.
Jay justru merasa tarif TransJakarta semestinya diturunkan untuk menggaet penumpang. Dia berharap agar armada TransJakarta juga diperbanyak untuk mengurangi sesak dalam bus di jam sibuk.
"Better sih diturunin, biar orang istilahnya 'oh lebih murah nih, dibanding gue bayar parkir kan mending naik angkutan umum' harusnya seperti itu," ungkap Jay.
"Kalau harapannya, mobilnya diperbanyak deh untuk meminimalisir penuhnya bus kalau di jam sibuk," imbuhnya.
Di sisi lain, salah seorang pengguna TransJakarta, Ani (22), mengaku tak masalah dengan wacana kenaikan tarif bus ini. Namun dia berharap pelayanan di TransJakarta juga harus ditingkatkan.
"Sebener-nya aku rada setuju aja sih sama rencana kenaikan tarif TJ ini di jam-jam sibuk. Cuma dengan catatan, kalau memang si tarifnya ini mau dinaikkin ya pelayanannya juga harus ditingkatin," ujar Ani ditemui di Halte Flyover Jatinegara, Jumat (14/4/2023).
Ani juga berharap armada bus ditambah jika rencana kenaikan tarif TransJakarta terealisasi. Dia menyampaikan bus kerap padat ketika jam pulang kerja.
"Misalnya kalau di jam-jam sibuk itu emang tarifnya mau dinaikkin, ya armadanya juga harus ditambah. Atau pelayanannya jadi lebih cepat. Jangan dengan tarifnya naik, kita yang di jam-jam sibuk biasanya balik kantor atau kuliah tetep susah dapet TJ. Yang ada malah chaos juga gitu karena desak-desakan," kata Ani.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Suara Legislator Kebon Sirih
Sorotan juga datang dari para Legislator Kebon Sirih. Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-NasDem Jupiter menolak tarif TransJakarta dinaikkan. Menurutnya, langkah tersebut tak sejalan dengan upaya mengurangi kemacetan.
"Saya tidak setuju jika tarif TransJakarta naik, karena jika pemerintah ingin mengurangi kemacetan, bagaimana warga Jakarta ingin beralih menggunakan transportasi umum jika tarifnya dinaikkan," kata Jupiter kepada wartawan, Senin (10/4/2023).
 Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter Foto: dok. Istimewa |
Tarif murah menurut Jupiter membuat mayoritas masyarakat terdorong untuk naik transportasi umum. Sehingga, kendaraan pribadi dan kemacetan berkurang.
"Transportasi umum adalah solusi efektif untuk mengurangi kemacetan. Jika banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum, maka jumlah kendaraan pribadi akan berkurang," ujarnya.
Jika tarif TransJakarta dinaikkan, Jupiter menilai akan mengurangi jumlah masyarakat yang naik transportasi tersebut. Meski demikian, Jupiter masih menunggu sikap fraksinya soal usulan tarif TransJakarta naik.
"Menaikkan tarif TransJakarta ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Saya pribadi nggak setuju, tapi saya tanya ketua fraksi dulu ya, fraksi setuju atau tidaknya," imbuhnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Rani Mauliani menilai tarif TransJakarta naik jadi hingga Rp 5.000 masih layak jika dibarengi pelayanan baik. Menurutnya tarif Rp 5.000 masih terjangkau pengguna TransJakarta.
"Selama memang sesuai dengan pelayanan terbaik bagi para penumpang rasanya sih pantas bila ada kenaikan tarif di TransJakarta, nggak mahal kan tarif tersebut? Insyaallah masih terjangkau oleh masyarakat pengguna moda transportasi tersebut," kata Rani kepada wartawan, Selasa (10/4/2023).
 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani Foto: Dok. Situs DPRD DKI Jakarta |
Menurut Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI ini, tarif Rp 5.000 tak membuat beban pengguna TransJakarta. Sebab, dengan tarif tersebut, pengguna bisa naik TransJakarta dengan jarak jauh.
"Ya secara logika saja, Rp 5.000 rupiah bisa naik kendaraan umum dari ujung ke ujung terintegrasi cukup sekali bayar, masa harus keberatan. Katanya menuntut pelayanan maksimal, tapi tanpa ongkos yang mumpuni, bagaimana nasibnya kan," ujar Rani.
"Ini saya bicara secara saya pribadi ya bukan mengatasnamakan Gerindra, karena saya juga belum tahu bagaimana sikap teman-teman yang lain di fraksi," imbuhnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Keputusan Akhir di Pemprov DKI
TransJakarta mengatakan DTKJ hanya mengusulkan kenaikan tarif menjadi Rp 5.000 di jam sibuk. Namun, keputusan akhir soal tarif bus TransJakarta berada di tangan Pemprov DKI.
"Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor transportasi, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) siap menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya jika memang dilakukan kenaikan tarif yang yang saat ini tengah diusulkan menjadi Rp 5.000 oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2023).
Apriastini mengatakan DTKJ memang memiliki kewenangan untuk mengusulkan penyesuaian tarif. Meski demikian, Apriastini menyatakan keputusan penyesuaian tarif merupakan kewenangan Pemprov DKI.
"DTKJ memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi tarif, sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami dalam hal ini Transjakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Apriastini.
"Namun untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemprov DKI. Transjakarta akan terus memastikan pelanggan tetap terlayani dengan baik mobilitasnya," sambungnya.
Sinyal dari Pj Gubernur Heru Budi
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai Transjakarta dapat meningkatkan pendapatannya dari sumber lain. Sehingga kenaikan tarif tidak diperlukan.
"Selain pelayanan TransJakarta itu umum, tentunya kan TransJakarta bisa dari sumber-sumber lainnya untuk meningkatkan pendapatan, tidak harus dari tarif TransJakarta dinaikkan," ujar Heru Budi di Auditorium Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
 Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom |
Menurut Heru, usulan kenaikan itu masih hanya berupa survei. Dia menyebut dari survei masih harus dilakukan berbagai kajian.
"Namanya saja survei, survei kan ada lanjutannya, diskusi, forum diskusi, FGD, dan lain-lain," tuturnya.
