Koalisi Permanen Perlu untuk Pemerintahan yang Kuat
Jumat, 01 Sep 2006 20:44 WIB
Jakarta - Pembentukan pemerintahan yang kuat dapat dilakukan dengan membentuk suatu koalisi yang permanen. Koalisi ini harus dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. "Tanpa koalisi permanen, demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan," kata pengamat politik dari UI Arbi Sanit dalam diskusi di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2006).Dia beralasan, dalam sebuah negara demokratis keberadaan partai mayoritas mutlak diperlukan. Namun, melihat kondisi Indonesia yang beragam, keberadaan partai mayoritas sulit terwujud, karenanya koalisi diperlukan untuk memunculkan kekuatan mayoritas."Kita tidak perlu takut dengan kekuatan mayoritas," imbuhnya.Untuk mengimbangi kekuatan mayoritas pendukung pemerintah tersebut, lanjutnya, perlu terbentuk suatu kekuatan oposisi yang kuat. Jika perlu, koalisi dibentuk atas dasar koalisi."Harus ada oposisi agar yang mayoritas tidak sewenang-wenang," cetusnya lagi.Pembentukan koalisi tersebut, terang dia, harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu. Hal ini untuk menjamin konsistensi dari partai-partai pendukung koalisi."Perlu ada kontrak di antara yang berkoalisi yang berisi platform bersama, kebijakan leadership, prioritas program, serta program yang akan dijalankan bersama, dan pembagian kekuasaan," jelasnya.DPR LemahDia juga menilai kekuatan DPR saat ini sangat lemah. Hal itu disebabkan adanya salah kaprah dalam memandang sistem yang digunakan. "Seolah-olah sistemnya parlementer, padahal sekarang pemerintahan presidensiil. Ada ketimpangan. DPR jadi merasa berkuasa. Kekuasaan sebenarnya ada di presiden. Jadi sikap DPR hanya menjadi wacana dan mandul," urainya.Politisi dengan rambut dikuncir ini berpandangan sistem pemilu proporsional juga membuat kewenangan anggota DPR tunduk kepada kepentingan partai."Ini mematikan DPR sebagai lembaga dan kinerja menjadi tidak efektif untuk membela rakyat," nilai pria berkacamata ini.Sementara itu ketua Fraksi PBR Bursah Zarnubi berpandangan sangat wajar jika sikap anggota DPR dipengaruhi oleh sikap partai."Anggota adalah kepanjangan tangan fraksi yang notabene kepanjangan tangan parpol," tuturnya.
(ary/)











































