Sebelum Impor Beras, Pemerintah Diminta Beber Data Valid

Jakarta - FPDIP DPR mendesak pemerintah mengeluarkan data yang valid tentang jumlah stok beras nasional sebelum mengimpor beras."Harus diteliti dulu masalahnya, dicari angka yang riil berapa, supaya tidak tejadi polemik antara Departemen Pertanian dengan Bulog," kata Ketua I FPDIP Panda Nababan.Hal ini disampaikan dia usai rapat intern FPDIP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2006).Data-data, menurut dia, harus merinci secara detil daerah-daerah yang saat ini kekurangan stok beras maupun memiliki kelebihan beras."Jadi jangan sampai ini dimainkan orang-orang yang tidak berkepentingan," ujarnya.Selanjutnya, jelas Panda, data tersebut dibahas bersama dengan DPR melalui Komisi IV untuk mencari solusi jika krisis beras benar-benar terjadi."Kalau nantinya impor dilakukan untuk kepentingan sesaat, kita menolak. Tetapi kalau dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan silakansaja," cetusnya.Menanggapi penolakan impor beras yang bermunculan dari sejumlah anggota FPDIP, Panda menilai hal tersebut muncul karena hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah."Yang sebenarnya itu seperti apa? Kami belum tahu, kami tidak mau terjebak dalam permainan politik," kata Panda. (aan/)