Korban Lumpur Minta Presiden Ambil Alih Kasus Lapindo

Jakarta - Bingung dengan penanganan yang dilakukan oleh para menteri yang berlarut-larut dan sering bertolak belakang, warga korban luapan lumpur Lapindo menuntut kasus ini diambil alih langsung oleh Presiden atau Wapres."Menurut saya ini tidak ada sinergi. Kasus Sidoarjo menunjukkan antar menteri tidak ada sinergi. Menteri tidak cakap dan tidak bisa berkoordinasi dalam menanganinya. Komando harus diambil alih Presiden atau Wapres. Tunjukkan satu orang jadi panglima di daerah. Jadi di lapangan jelas," kata Ketua PWNU Jatim Ali Machsan Moesa, Jumat (1/9/2006). Permintaan yang merupakan hasil pertemuan tokoh Jatim dengan perwakilan warga korban lumpur Lapindo pada 29 Agustus lalu itu disampaikannya pada wartawan usai diterima oleh Wapres Jusuf Kalla di masjid kompleks Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Ikut dalam rombongan siang ini adalah Ketua DPRD Jatim Ridwan Hisyam.Tapi bukan berarti mereka minta agar para menteri yang menangani kasus Lapindo diganti. Perhatian utama mereka adalah memberi kepastian pada warga yang sudah sekian lama dicekam ketidakpastian akan nasib mereka selanjutnya."Itu masuk wilayah politik. Kami tidak ada urusan," tegasnya.Sementara JK yang ditemui secara terpisah, tidak memberikan konfirmasi atas hal itu. Ia justru menyatakan bahwa warga desa-desa sekitar lokasi semburan liar lumpur panas Lapindo di Sidoarjo tidak mempermasalahkan lagi relokasi tempat tinggal."Bagaimanapun caranya, tidak boleh ada kerugian rakyat. Jaln tol dan rel KA harus tetap jalan, karena itu masalah ekonomi," kata JK. (nrl/)