.webp)
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi Gedung Merah Putih KPK siang tadi. Mereka mengirimkan surat berisi laporan yang ditujukan pada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
"Hari ini kita selesai baru buat laporan ke KPK, yang ditujukan ke Dewas KPK," kata Bendahara Umum (Bandum) PP KAMMI Asnawir Nasution kepada wartawan, Kamis (13/4/2023).
"Oknum pimpinan KPK (yang dilaporkan)," ucap Asnawir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Asnawir, ada oknum pimpinan KPK yang diduga membocorkan hasil penyelidikan dugaan korupai tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Telah terjadi dugaan tindak pidana membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK, atas perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja, yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK kepada pihak-pihak yang diduga menjadi objek pemeriksaan yaitu Kepala Biro Hukum Kementeria ESDM," ucap Asnawir.
"Ini masuk kategori menghalangi penyidikan, sambung dia.
Asnawir juga mengomentari soal adanya pimpinan KPK yang berkomunikasi dengan pihak yang diperiksa.
"Melakukan komunikasi dengan pihak berperkara, membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen, dan membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan," tutur Asnawir.
Pimpinan KPK Siap Diperiksa soal Kebocoran Dokumen
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempersilakan siapa pun melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM. Dia mengatakan pimpinan KPK siap jika dipanggil Dewas.
"Yang jelas kami berharap kalau ada laporan ke Dewas agar segera ditindaklanjuti, panggil kami semua pimpinan untuk diklarifikasi," kata Alexander di gedung ACLC, Jakarta, Selasa (11/4).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Polda Metro Terima 6 Laporan Terkait KPK':
Dia mengaku belum mengetahui dokumen apa yang diduga bocor hingga dilaporkan ke Dewas KPK. Alexander meyakini Dewas KPK akan mengklarifikasi para pimpinan KPK terkait dengan pelaporan tersebut.
"Waduh kalau untuk itu saya belum tahu. Kita lihat saja, itu kan juga sudah dilaporkan ke Dewas tinggal diklarifikasi saja, dokumen apa yg disampaikan ke ESDM itu berasal dari mana ya kita tanya kan, pasti Dewas kalau itu menyangkut dokumen yang ada di Dewas nanti kan orang ESDM pasti akan diklarifikasi. Saya sendiri juga nggak ngerti dokumen apa," kata Alex.
Wakil Ketua KPK Klarifikasi soal Komunikasi
Potongan percakapan via aplikasi perpesanan antara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite viral di media sosial. Salah satu kalimat di percakapan itu ialah 'bisalah kita cari duit.
Johanis Tanak buka suara soal chat dirinya dengan Idris tersebut. Johanis mengatakan dia dan Idris merupakan sahabat lama karena sama-sama berprofesi sebagai jaksa.
"Seperti yang disampaikan saya adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau, saya satu kantor dengan beliau dulu sehingga persahabatan berjalan sebagaimana semestinya," kata Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023) dini hari.
Sebelum menjabat Kabiro Hukum ataupun Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Idris telah menduduki beberapa jabatan di Kejaksaan RI. Antara lain anggota Satgasus PPTPK Jampidsus hingga Koordinator Asisten Intelijen di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Jabatan lainnya adalah Plh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Kabag Tata Usaha Sekretariat Jamdatun, serta Kasubdit Pertimbangan Hukum Jamdatun.
Kembali ke penjelasan Johanis, dia menyebut percakapan keduanya terjadi pada Oktober 2022 sebelum dirinya bertugas di KPK. Johanis dilantik sebagai pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar pada 28 Oktober 2022. Johanis mengatakan saat itu dia sedang melakukan persiapan menjelang masa pensiun sebagai jaksa.
Johanis mengatakan saat itu dia sedang melakukan persiapan menjelang masa pensiun sebagai jaksa. Johanis mengatakan dia hendak berkonsultasi kepada Idris sebelum membuka konsultan hukum saat pensiun dari kejaksaan. Dia mengaku tertarik berkecimpung dalam bidang hukum bisnis usai tak lagi menjadi jaksa.
