Pemerintah dan BP Migas Diminta Ambil Alih Penanganan Lumpur

Jakarta - Pemerintah dan BP Migas diminta segera mengambil alih penanganan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo. Sebabnya Lapindo Brantas Inc dinilai tidak mampu lagi menghentikan semburan lumpur yang sudah berlangsung 3 bulan lebih itu."Secara operasional Lapindo tetap yang bertangung jawab. Tapi kenyataan operasional tidak lepas dari izin dan kontrol pemerintah dan BP Migas. Karenanya kita ingin pemerintah dan BP Migas yang ambil alih," ujar anggota Komisi VII DPR dari FPDIP Effendi Simbolon usai rapat internal fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2006).Effendi juga meminta pihak-pihak selain Lapindo juga harus ikut bertanggung jawab. "Terutama Kepala BP Migas, dia tidak bisa mengelak karena dia yang mengontrol semua," cetus Effendi.Mengenai keluarnya izin Presiden SBY yang memperbolehkan pembuangan lumpur ke laut, Effendi mengaku setuju asalkan tidak membahayakan lingkungan."Tentu semua ada risikonya. Kalau tidak terlalu besar, tentu kami sepakat mengalihkan lumpur ke lokasi yang terisolir," tandasnya. (bal/)