.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah capaian Polri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam undangan rapat kesetjenan DPR, rapat itu diagendakan membahas evaluasi kinerja dan capaian Polri Tahun 2022, termasuk evaluasi pengamanan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Lalu, rencana kerja di tahun 2023, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA tahun 2023.
Dalam kesempatan ini, Sigit juga memperkenalkan enam pati baru di Mabes Polri. Di antaranya Irwasum Komjem Ahmad Dofiri; Kabaintelkam Komjen Wahyu Widada; Kabaharkam Komjen Fadil Imran; Kalemdiklat Komjen Purwadi; As SDM Irjen Dedi Prasetyo dan Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mohon izin, saya laporkan pejabat-pejabat Mabes Polri yang baru yang mungkin perlu dikenal," ujar Sigit.
Berikut sembilan capaian yang disampaikan Jenderal Sigit di rapat bersama Komisi III DPR:
1. Perbaikan Ujian SIM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan upaya Polri melakukan transformasi di bidang pelayanan publik saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Jenderal Sigit menyampaikan beberapa terobosan, mulai perbaikan ujian SIM hingga pelayanan agar lebih dekat dengan publik.
"Terkait dengan transformasi pelayanan publik. kami berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, contohnya pada saat kami menerima keluhan masyarakat terkait dengan masalah ujian surat izin mengemudi (SIM)," kata Sigi saat rapat di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (12/4).
"Kami membuat terobosan dengan memperbolehkan ujian praktik SIM dilaksanakan dua kali, yang tadinya hanya satu kali, dan kemudian kami menyiapkan pelatihan bagi calon peserta yang akan melaksanakan ujian SIM sehingga pada saat melaksanakan ujian betul-betul sudah siap," lanjutnya.
Selain itu, Sigit membeberkan upaya integrasi empat layanan kepolisian. Dia menyebut saat ini Polri telah memiliki 75 mal pelayanan publik.
"Mulai perpanjangan SIM A maupun SIM C, penerbitan dan pelayanan SKCK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta pelayanan laporan kehilangan SPKT," imbuhnya.
2. Aplikasi Belajar
Jenderal Sigit mengatakan pihaknya punya misi untuk menjadikan Polri jadi polisi kelas dunia. Sigit awalnya membeberkan langkah untuk mencapai tujuan itu. Salah satunya, kata dia, dengan mengembangkan kemampuan dan kapasitas personel Polri secara online.
"Dalam rangka mengoptimalkan kapasitas personel, Polri telah mengembangkan Aplikasi Polri Belajar sebagai fasilitas latihan peningkatan kemampuan bagi personel Polri secara online. Aplikasi ini mengedepankan vicarious learning atau belajar melalui pengalaman orang lain, di mana materinya berupa artikel, video yang dikemas oleh para pemateri di berbagai tingkatan, dan dapat diunggah melalui web, AppStore, ataupun PlayStore, sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapan saja," kata Sigit saat rapat di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (12/4).
Sigit mengatakan upaya pendidikan dan pelatihan kepada personel Polri sebagai langkah untuk membuat Polri menjadi polisi kelas dunia. Dia mengatakan pendidikan dan pelatihan akan jadi pertimbangan karier bagi internal Polri.
"Tentunya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Polri sebagai World Class Police atau Polisi kelas dunia, dan sudah pasti berbagai pendidikan maupun pelatihan yang telah dilakukan oleh personel akan menjadi pertimbangan dalam pembinaan karier pada internal Polri," ucapnya.
3. Pelatihan Pengamanan Stadion
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan telah menerbitkan 19 produk hukum di lingkungan Polri selama kurun 2022. Salah satunya Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk menindaklanjuti Tragedi Kanjuruhan pada tahun lalu.
Hal ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4). Jenderal Sigit memaparkan sejumlah evaluasi kinerja dan rencana kerja 2023 dalam rapat itu.
"Di samping melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, pada sisi internal Polri juga melakukan penguatan dengan menyusun berbagai regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas personel Polri di lapangan, sehingga profesionalisme Polri dapat terus terjaga," kata Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit mengatakan 19 produk hukum diterbitkan yang terdiri dari 10 perpol dan 9 perkap, termasuk Perpol Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
"Selama 2022, terdapat 19 produk hukum yang berhasil disusun dengan rincian 10 perpol dan 9 perkap, termasuk di antaranya Perpol Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga," ujarnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
Simak juga Video: Langkah Polri Cegah Perpecahan-Polarisasi saat Pemilu 2024
4. Pemberantasan Narkoba
Di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan komitmen Polri dalam memberantas narkoba di wilayah Indonesia. Tak main-main, puluhan personel yang terbukti terlibat juga dipecat dari Korps Bhayangkara.
"Komitmen Polri dalam pemberantasan narkoba juga dilakukan pada internal Polri. Selama ini kami mengedepankan langkah-langkah mitigasi guna mencegah agar personel Polri tidak terlibat penyalahgunaan narkoba," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
Pencegahan sebagai berikut:
- Melakukan kegiatan tes urine berkala kepada seluruh personel Polri;
- Melakukan deteksi dini dengan melakukan penyelidikan maupun pemetaan anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Melakukan penguatan kegiatan binrohtal dan arahan pimpinan tentang dampak negatif serta bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk sanksi bagi personel yang melanggar;
- Memberikan pembinaan secara berjenjang terhadap anggota, khususnya yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba;
- Melaksanakan razia di tempat tertentu yang di prediksi sebagai
tempat penyalahgunaan narkoba;
- Memperkuat pengawasan melekat oleh atasan langsung maupun rekan kerja guna pencegahan dini penyalahgunaan narkoba;
-Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti BNN, POM TNI dalam hal pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota TNI/Polri.
Kapolri berkomitmen memberantas narkoba baik di masyarakat dan internal Polri. Selama dua tahun, 29 personel Polri dipecat dari kedinasan karena terlibat kasus narkoba.
5. Cegah Macet di Mudik Lebaran 2023
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan upaya-upaya yang sudah disiapkan untuk menghadapi mudik Idul Fitri 2023. Sigit mengantisipasi agar mudik tahun ini tidak macet luar biasa.
Sigit membeberkan rencana untuk menerjunkan 148.884 personel Polri untuk mengawal mudik Idul Fitri 2023. Dia berharap penerjunan personel ini bisa mengantisipasi lonjakan pemudik tahun ini yang mencapai 123 juta orang.
"Dalam waktu dekat ini kita hadapi adalah mudik Idul Fitri yang dari hasil survei Kemenhub jumlahnya bertambah dari yang awalnya 86 juta menjadi 123 juta. Sehingga tentunya ini juga menjadi perhatian khusus kami, sehingga kami melibatkan 148.884 personel yang akan kami turunkan untuk laksanakan operasi ini. Karena apabila kami tidak melaksanakan secara optimal potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa tentunya akan terjadi," kata Sigit saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (12/4).
Sigit menegaskan pihaknya akan melaksanakan Operasi Ketupat mulai 18 April hingga 1 Mei 2023. Dia menyebut pati-pati bintang 3 juga akan dilibatkan memantau arus Mudik 2023.
"Kemudian juga kami turunkan seluruh personel-personel kami, termasuk pati-pati bintang 3, untuk kita sebar di seluruh wilayah, kita harapkan bahwa kegiatan Operasi Ketupat ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan maksimal," ucapnya.
6. Penertiban Patwal
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas untuk semua masyarakat Indonesia. Sigit mengatakan pihaknya akan menindak tegas oknum yang membuat masyarakat tidak aman di lalu lintas, termasuk jika oknum itu adalah anggotanya.
"Selama ini kami terus berupaya menyerap berbagai aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait kamseltibcar lantas dan berusaha merespon atas berbagai keluhan tersebut," kata Sigit dalam rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4).
Sigit mencontohkan ketika mendapat keluhan terkait pengawalan lalu lintas, Sigit mengatakan saat itu juga dia mengeluarkan ST/ 651/ III/ WAS.1.1./ 2023 tentang pengawalan lalu lintas, yang berisi perintah kepada jajaran agar senantiasa memedomani SOP pada setiap kegiatan pengawalan, baik pengawalan VVIP, VIP, maupun pengawalan kegiatan masyarakat.
"Kegiatan pengawalan harus dilakukan secara humanis ketika membuka jalan dan mengutamakan kendaraan lain yang lebih penting, seperti contohnya ambulans maupun kendaraan pemadam kebakaran," katanya.
7. Transformasi Organisasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan transformasi organisasi yang dicapai Mabes Polri. Capaian transformasi organisasi Polri mulai dari penguatan struktur dan penguatan personel dilaporkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja.
"Pada Transformasi Organisasi, kami telah melakukan penguatan struktur Korbrimob Polri, Pusdokkes Polri dan berbagai Satuan Kewilayahan lainnya. Penguatan struktur ini merupakan sebuah upaya guna meningkatkan pelayanan kepolisian, serta juga di satu sisi diharapkan mampu meningkatkan kerja sama antar lembaga maupun antar pimpinannya, baik kerja sama dalam negeri maupun luar negeri," kata Jenderal Listyo Sigit di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
Khusus di dalam negeri, Polri telah menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga maupun instansi terkait yang mencakup bidang kesehatan, keamanan, lalu lintas, pendidikan, perpajakan, kesejahteraan anggota dan penegakan hukum. Sedangkan untuk kerja sama luar negeri, kami telah memiliki 12 perjanjian dalam proses perpanjangan, 36 perjanjian dalam proses penyusunan dan 25 perjanjian yang masih berlaku, di mana 4 perjanjian diantaranya dilakukan pada tahun 2022 yaitu perjanjian dengan Japan National Cooperation Agency, UNICEF, Philippine National Police dan Hongkong Police Force.
Melalui kerja sama luar negeri, Polri diharapkan mampu memperkuat sinergi police to police maupun dengan berbagai lembaga internasional lainnya, sehingga berimplikasi positif guna mendukung berbagai upaya penegakan hukum dan pengembangan kapasitas personel Polri.
8. Pembebasan Pilot Susi Air
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan perkembangan aparat anggota TNI-Polri dalam hal upaya pembebasan pilot pesawat Susi Air, Philip, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sigit mengatakan saat ini anggota TNI dan Polri sudah diterjunkan ke beberapa titik untuk penyelamatan pilot.
"Terkait peristiwa penyanderaan pilot Susi Air atas nama Philip yang terjadi pada 7 Februari 2023 oleh kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya, Polri bersama TNI telah menggelar Operasi Paro 2023 yang terdiri atas 965 personel," ujar Sigit dalam rapat dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4).
Sigit mengatakan 965 personel itu sudah tersebar di beberapa titik. Mereka diterjunkan untuk menyelamatkan Philip.
"Para personel tersebut telah kami terjunkan pada titik-titik tertentu untuk melaksanakan penindakan, namun tetap mementingkan keselamatan sandera," katanya.
9. Pencegahan Polarisasi Pemilu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan rencana kerja ke depan menjelang Pemilu Serentak 2024. Polri mengatakan saat ini memperkuat peran dan fungsi Bhabinkamtibmas untuk mengamankan Pemilu 2024.
"Polri akan terus mendorong penguatan peran maupun fungsi Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi setiap permasalahan di masyarakat sejak dini, dan melakukan penguatan dalam mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa, sebab saat ini kita telah memasuki pentahapan Pemilu serta Pemilihan Serentak 2024," ujar Sigit dalam rapat dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4).
Sigit menjelaskan peran dan fungsi Bhabinkamtibmas sangat penting untuk diperkuat. Ini untuk mencegah kelancaran tahapan pemilu hingga mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.
"Hal ini sangatlah penting, karena pesta demokrasi kali ini memiliki kompleksitas tersendiri, seperti potensi kelelahan petugas akibat waktu pelaksanaan yang serentak, terhambatnya pengiriman logistik pemilu ke lokasi pemungutan," katanya.
"Dan bahkan bukan tidak mungkin, polarisasi di tengah-tengah masyarakat kembali terjadi akibat permainan politik identitas," imbuh Sigit.
