.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB). Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak kinerja serta bukan lagi administrasi laporan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas seusai pertemuan dengan pemerintah daerah se-Jatim untuk sosialisasi penajaman reformasi birokrasi tematik di Surabaya, hari ini.
"Mulai 2023, kita fokus aspek hilir, mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat, yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas sejumlah klaster yaitu kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Kita tak lagi berfokus aspek hulu soal tata kelola internal birokrasi yang cenderung administratif," kata Abdullah dalam keterangan tertulis, Selasa (11/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan sebelumnya, prosedur evaluasi RB dilakukan dengan proses yang panjang, hanya mengukur proses dan kepatuhan serta fokus pada pengumpulan laporan yang bersifat administratif. Terdapat 259 indikator proses dan administratif yang perlu diisi serta ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan pada evaluasi sebelumnya. Namun sekarang hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.
"Apa saja yang kita ukur? Di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri. Misalnya, nanti tinggal kita cek saja, berapa sih penurunan kemiskinan di kota A. Kalau kemiskinannya stagnan, tidak turun, ya nilai reformasi birokrasinya tidak bisa naik," jelasnya.
Anas menambahkan jika fokus pada dampak maka evaluasi reformasi birokrasi tidak akan menyita banyak waktu untuk proses konsultasi dan penyusunan.
"Dulu pemda untuk mengurus indeks reformasi birokrasi harus melakukan sekian kali rapat, menyusun dokumen yang bertumpuk, bahkan sebagian harus mendatangkan konsultan. Jadi RB dimaknai administrasi. Sudah kita hitung, penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar, ada biaya sekitar Rp 150 miliar yang bisa dihemat," ungkapnya.
Ia mengatakan jumlah efisiensi tersebut merupakan perkiraan anggaran selama ini digunakan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) melalui beragam pertemuan, rapat, penyiapan dokumen, dan sebagainya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono turut memberikan apresiasi kepada Kementerian PANRB karena mempertajam Road Map RB 2020-2024.
Adhy pun turut menjelaskan Jatim sudah meluncurkan berbagai strategi dan program kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti pengentasan kemiskinan.
"Sebagai daerah piloting, Jawa Timur telah menorehkan capaian tematik yang baik. Kami berhasil menurunkan kemiskinan 336 ribu jiwa, yang merupakan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia," kata Adhy.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir (2018-2022), realisasi investasi Provinsi Jawa Timur juga menunjukan tren positif. Peningkatan investasi signifikan terjadi di tahun 2022 meningkat 38,8% dibanding tahun 2021.
Realisasi Penanaman Modal Asing juga meningkat sebesar 66,7% sementara Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat 24,5%.
"Kami, jajaran Pemprov Jawa Timur serta jajaran Pemkab/Pemkot di Jatim, menyambut baik RB tematik. Kami siap melaksanakan RB tematik. Kami juga sudah membangun tim yang akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar melaksanakan RB Tematik di Jatim bisa sukses," tutupnya.
Simak juga 'Kala MenPAN-RB Segera Atur ASN-PPPK Tak Bisa Asal Pindah ke Jawa':
