.webp)
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei kepercayaan publik usai menonton rapat Menko Polhukam Mahfud Md dengan DPR yang membahas transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang menyeret Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasilnya, mayoritas masyarakat lebih percaya dengan pemaparan Mahfud dibanding DPR.
Survei dilakukan pada 31 Maret-4 April 2023 . Responden survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Margin of error survei di kisaran ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Responden mulanya diberi pertanyaan: Apakah bapak/ibu mengikuti rapat antara Menko Polhukam Mahfud Md dengan Komisi III DPR 29 Maret kemarin?
Jawaban responden:
-43,9% ya
-56,1% tidak
Responden lalu diberi pertanyaan: 'Jika mengikuti dan menonton, keterangan dari pihak mana yang paling ibu atau bapak percaya? Apakah lebih percaya Menko Polhukam, lebih percaya DPR atau percaya keduanya atau tidak percaya keduanya?'
-63,3% Mahfud Md
-3,6% DPR
-16,5% percaya keduanya
-10% tidak percaya keduanya
-6,5% tidak tahu.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan mayoritas publik lebih percaya ke Mahfud Md. Djayadi menyebut survei menunjukkan publik lebih cocok dengan sikap Mahfud Md terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu.
"Mayoritas menyatakan lebih banyak percaya pada Mahfud 63,3%. Publik lebih cocok dengan sikap posisi Mahfud dalam hal ini soal aliran dana tidak wajar Rp 300 triliun di Kemenkeu," kata Djayadi saat merilis hasil survei, Minggu (9/4/2023).
Heboh mengenai Rp 300 triliun sendiri sejatinya sudah berkembang menjadi Rp 349 triliun. Angka itu didapat dari total 300 surat dari PPATK yang merangkum beragam transaksi mencurigakan sejak 2009 hingga 2023.
Angka itu tidak seluruhnya terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menko Polhukam Mahfud Md dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat disorot oleh DPR terkait perbedaan data tetapi Mahfud memastikan bila yang terjadi adalah perbedaan penafsiran data.
(whn/imk)
