.webp)
KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif M Adil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. ICW mengatakan Adil menjadi kepala daerah ke-10 di Riau yang ditangkap KPK.
"Penetapan tersangka dan ditahannya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah rentetan panjang praktik korupsi kepala daerah di Provinsi Riau," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (8/4/2023).
Dia mengatakan 10 kepala daerah di Riau itu ditangkap KPK sejak 2007. Dia mengatakan para kepala daerah yang ditangkap itu terdiri atas tiga gubernur, enam bupati, dan satu orang wali kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 triliun dan suap atau gratifikasi sebesar Rp 18,5 miliar," ujarnya.
Dia mengatakan aparat pengawas internal di Riau harus diperkuat demi mencegah kasus korupsi terus berulang. dia mengatakan aparat penegak hukum seperti KPK juga harus melakukan pengawasan serta membantu pengembangan sistem pemerintahan yang transparan di Riau.
"Maraknya kepala daerah di Provinsi Riau yang terlibat praktik korupsi harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah harus memperkuat fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di sana. Kedua, aparat penegak hukum, terutama KPK, harus memastikan supervisi pascapenindakan atau pengelolaan sistem pemerintahan di seluruh pemerintahan provinsi Riau berjalan transparan dan akuntabel," ujarnya.
Kurnia juga berharap KPK mengawasi secara ketat para kepala daerah petahana jelang Pemilu 2024. Dia mengatakan ada tren penyalahgunaan kewenangan untuk biaya politik oleh petahana.
"Jelang tahun politik, terutama pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024, KPK harus benar-benar mengawasi kepala daerah petahana yang akan mencalonkan diri kembali. Hal ini penting, sebab, tren yang berkembang, petahana kerap menyalahgunakan kewenangan untuk mendanai biaya kampanye politik mendatang," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Campur Tangan Brigjen Endar dalam OTT Bupati Meranti
Bupati Meranti Jadi Tersangka
Bupati Kepulauan Meranti nonaktif M Adil ditetapkan sebagai tersangka terkait tiga kasus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, Adil diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD.
KPK menyebut Adil membuat pemberian uang itu dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan Adil, yakni 5 persen sampai dengan 10 persen untuk setiap Kadis. KPK belum menjelaskan total duit yang diterima Adil.
"Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Adil juga diduga menerima suap Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah pada Desember 2022. Duit itu diduga merupakan suap dari PT Tanur Muthmainnah karena Adil telah memenangkan travel tersebut untuk proyek umrah para takmir masjid di Kepulauan Meranti.
Berikutnya, Adil juga diduga menyuap pemeriksa muda BPK perwakilan Riau agar Kepulauan Meranti meraih predikat WTP. Suap Rp 1,1 miliar itu diduga diberikan kepada M Fahmi Aressa yang merupakan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau.
