Agung: Secara Etis Aziddin Tidak Perlu Hadir di Sidang DPR

Jakarta - Masalah pemecatan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Aziddin belum diurus oleh pimpinan DPR karena belum ada surat usulan pengganti dari FPD. Namun, secara etika seharusnya Aziddin menerima putusan tersebut."Saya sedang mengkoordinasikan dengan Syarif Hassan (Ketua Fraksi Partai Demokrat). Katanya akan segera dikirim surat pengganti Aziddin. Akan tetapi secara etisnya tidak perlu hadir lagi," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2006).Menurutnya, keputusan Badan Kehormatan (BK) tidak dapat diganggu gugat. Karena itu pemecatan Aziddin sudah final. "Kehadiran Aziddin tidak bisa mengubah keputusan BK. Tapi memang secara formal sebelum keluar keputusan presiden tidak masalah," ujarnya.Sesaat setelah mendapat surat dari FPD, Agung berjanji pimpinan DPR akan segera mengirimkan surat itu ke presiden untuk diproses.Seperti diketahui, Aziddin direkomendasikan diberhentikan dari posisianya sebagai anggota DPR karena diduga kuat melakukan pelanggaran karena menjadi "calo" pengadaan pemondokan dan katering bagi jamaah haji.Meski demikian, beberapa kali Aziddin masih tetap hadir dalam rapat-rapat komisi maupun sidang paripurna DPR. (san/)