.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti soal ramainya impor KRL bekas. Ia meminta pemerintah dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mematuhi hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak menyarankan impor KRL bekas Jepang.
Abdul Muhaimin yang kerap dipanggil Cak Imin juga menyatakan hasil audit BPKP tersebut sudah cukup dijadikan dasar bagi pemerintah dan PT. KCI untuk patub. Sebab hal ini untuk keamanan dan kenyamanan pengguna KRL dalam jangka waktu pendek maupun panjang.
"Hasil audit BPKP soal impor KRL bekas saya kira cukup menjadi referensi pemerintah dan PT KCI untuk tidak impor KRL bekas dari Jepang. Bagaimanapun audit itu penting dan dampaknya juga bukan cuma untuk jangka pendek, tapi juga panjang, khususnya untuk keselamatan pengguna KRL ya," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (6/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Cak Imin menilai rencana impor KRL bekas bertolak belakang dengan perkembangan industri perkeretaapian nasional. Apalagi PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT Inka kini sedang menggarap produksi KRL.
"Jadi selagi ada produk lokal, ngapain kita impor? Soal waktu dan kebutuhan saat ini saya kira cukup dengan mencari alternatif transportasi lain untuk menunjang tingginya kebutuhan pelanggan," kata cak Imin.
Cak Imin juga menyarankan PT KCI untuk lebih mengintensifkan pemeliharaan KRL yang masih beroperasi. Menurutnya usia dan tingginya intensitas penggunaan KRL harus diimbangi dengan pemeliharaan yang lebih baik.
"Saya minta pemeliharaan KRL harus lebih ditingkatkan, karena selain sudah tua, KRL kita ini juga sibuk sekali. Jadi memang perlu perawatan yang lebih sering lagi sambil menunggu KRL produknya PT INKA dirilis," pungkas Cak Imin.
Sebagai informasi, sebelumnya PT KCI meminta izin impor kereta bekas untuk menggantikan beberapa armada kereta yang bakal 'pensiun' dalam waktu dekat. Namun, audit BPKP tidak merekomendasikan impor tersebut karena ada sejumlah temuan.
(akn/ega)
