.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya Kementerian PAN-RB dalam mengakselerasi penerapan SPBE pun mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan praktis melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Di mana akselerasi penerapan SPBE juga didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Saya terima kasih karena Mas Nadiem hari ini hadir di Kemenpan bersama dengan tim untuk mempertajam eksekusi SPBE. Saya senang dengan energi luar biasa dari Mas Menteri untuk percepatan mencapai target bersama," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (5/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya usai berdiskusi terkait penajaman dan percepatan implementasi SPBE dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Kantor Kementerian PAN-RB, hari ini.
Ia menambahkan berbagai instrumen dan kebijakan sedang disiapkan untuk mempercepat penerapan SPBE secara nasional. Menurutnya hal ini harus segera ditindaklanjuti karena digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan digital pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu, maka akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.
Anas melanjutkan penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan pihaknya lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital sendiri menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan ke dalam genggaman.
Menurut Anas penerapan SPBE juga membutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak mulai. Adapun pihak tersebut adalah dimulai dari internal pemerintah, swasta, bahkan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.
"Ini membutuhkan strong leader, kolektif, tidak bisa sendiri. Mudah-mudahan ini bisa segera jalan, sekaligus menjadi tekad yang kuat bagi kita bersama untuk mewujudkan SPBE," imbuh Anas.
Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan selama tiga tahun terakhir digitalisasi sistem pendidikan telah dilakukan secara mendalam di Indonesia. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, ia pun mendukung agar seluruh sistem pemerintahan juga bisa mengalami proses digitalisasi yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat (citizen-centric).
"Jadi kami di sini untuk membahas berbagai macam isu bagaimana caranya meningkatkan dan menyebarkan proses digitalisasi agar pelayanan kepada publik jauh lebih baik," jelas Nadiem.
Nadiem pun mengapresiasi pengembangan MPP Digital yang dilakukan secara bertahap untuk semakin mempermudah layanan kepada masyarakat. Ia menambahkan Best practice MPP Digital yang akan dimulai dan saat ini sedang diuji coba dinilai menjadi feedback yang sangat penting dalam pengembangan produk ke depan.
"Jadi dimulai dari best practice, kemudian rakyat memberikan feedback, lalu nanti akan dibuat secara nasional. Kami 100 persen mendukung," pungkas Nadiem.
(prf/ega)
