Parpol Penyebab Kabinet Tidak Efektif

Jakarta - Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terus menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai kabinet pimpinan SBY tersebut belum bekerja secara efektif. Kuatnya pengaruh partai politik terhadap KIB dinilai menjadi salah satu penyebab. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Komite Pimpinan Nasional Partai DemokrasiPembaruan (PDP), Laksamana Sukardi, kepada detikcom usai diskusi 'Mencari Format Baru Pemerintahan Yang Efektif di Tahun 2009', di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/06). "Kekuasaan saat ini semua ada di parpol, mulai dari pemilihan legislatif, presiden, bupati dan lain-lain. Jadi demokrasi itu disandera oleh elit-elit partai politik," kata Laksamana. Menurut Laksamana, untuk memperbaiki kinerja pemerintah itu, perlu dilakukanpembaruan di tubuh partai politik. Partai poltik harus melakukan transparansiproses kebijakan sebagai langkah awal pembaruan. "Nah, parpol itu proses pengambilan keputusannya harus transparan. Elit-elitpolitik harus transparan mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang strategis di dalam partai tersebut," ujar Laksamana. Sementara itu, Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Emir Moeis menilai ketidakefektifan KIB tidak terkait dengan partai politik. Tetapi lebih disebabkan karena faktor kepemimpinan presiden. "Kalau pemerintahan tidak efektif, ya harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, atau fraksi yang signifikan," ujar politisi dari PDIP ini. Dia juga mengatakan, menteri-menteri yang saat ini berada di KIB sebenarnyamerupakan orang-orang kepercayaan presiden yang profesional di bidangnya. "Saya lihat menteri-menterinya pintar-pintar. Hanya dirigennya. Contoh, Boediono saat jadi menkeu masa Megawati bagus. Tapi sekarang berbalik 180 derajat", katanya.Namun demikian, mengenai usulan sejumlah kalangan untuk diadakan reshuffle kabinet, Emir mengatakan hal tersebut sepenuhnya kewenangan presiden. "Dibilang gemuk, tidak juga. Ramping, tidak juga. Itu sepenuhnya hak prerogatif beliau. Intinya bukan di reshuffle, tapi ya di presiden," imbuhnya. (ahm/)