Pemerintah Rilis Peta Tata Guna Lahan IKN, 63% Jadi Hutan Kota

Jakarta -

Pemerintah merilis peta tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 63 persen dari total lahan seluas 6.600 hektare IKN akan difungsikan sebagai hutan kota.

"Semua yang hijauan ini ada 63 persen dari total 6.600 hektare. Jadi, masih di dalam koridor smart forest city," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Peta Tata Guna Lahan IKN menunjukkan kawasan hutan kota mengelilingi area pusat pemerintahan. Tak hanya hutan kota, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di ibu kota baru juga dikelilingi jalur hijau.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP. Istana kepresidenan nantinya akan menjadi kompleks terluas di kawasan pemerintahan. Istana Kepresidenan akan dibangun di daerah seluas 100 hektare.

Sementara Istana Wakil Presiden akan dibangun di lahan seluas 14,58 hektare. Kemudian, gedung DPR/MPR/DPD akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektare dan kompleks yudikatif MA/MK/KY dibangun di lahan seluas 15,16 hektare.

Gedung-gedung kementerian lain juga telah dipetakan dalam KIPP IKN Nusantara. Luas kementerian berkisar 1-5 hektare.

"Ada ininya semua. Jadi, tujuannya itu beliau (Jokowi) ngecek nanti, setelah Lebaran beliau mudah-mudahan akan segera ke sana," ucap Basuki.

Selain gedung pemerintahan, tempat peribadatan, fasilitas kesehatan, hingga komersial niaga juga sudah dipetakan. Termasuk hunian rumah hingga hunian vertikal.