Hikam: Indonesia di Bawah Kontrol Singapura

Jakarta - Berlarut-larutnya perjanjian ekstradisi RI-Singapura semakin membuat anggota DPR geram. Anggota Komisi I DPR AS Hikam menilai, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Pemerintah Indonesia kelihatannya tidak serius dan selalu berada di bawah kontrol Singapura," kata Hikam di sela-sela acara kunjungan PKB kubu Cak Anam ke kantor DPP PAN, Jl. Warung Buncit, Jakarta, Rabu (30/8/06).Menurut Hikam, ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan perjanjian tersebut terlihat dari sikap menerima tawaran Singapura untuk menyepakati perjanjian-perjanjian bilateral lainnya. "Misalnya, ekstradisi belum selesai tapi kita sudah menandatangani MoU mengenai Batam. Kemudian juga akan membicarakan kerjasama pertahanan dengan Singapura," jelas HIkam.Padahal Indonesia sangat membutuhkan perjanjian ekstradisi itu dan sudah lebih dari 30 tahun berjuang untuk mendapatkannya."Karena bagi kita, perjanjian ekstradisi itu sangat penting dan vital dalam rangka memerangi korupsi," tambah Hikam. Dengan melemahnya sikap politik pemerintah, tambah Hikam, menyebabkan kontrol Singapura yang kuat terhadap kedaulatan politik yang dimiliki Indonesia. "Pemerintah kita ini daya tawar politiknya di bawah Singapura. Kemudian kita seolah-olah mengikuti gendangnya Singapura. Kita cenderung ditentukan oleh Singapura," tandas Hikam.Selain itu, Hikam juga menduga adanya motif ekonomi di balik sikap Singapura terhadap perjanjian kerjasama ekstradisi. "Jelas dong, Singapura sebagai negara yang kecil sangat tergantung dengan perkembangan politik di kawasan Asia Tenggara. Dia meginginkan adanya pengembangan ekspansi dari sphere of influence dari ekonominya dia. Salah satunya caranya adalah dengan mengajak negara-negara besar seperti Indonesia untuk bisa dipakai juga sebagai wilayah ekspansi ekonomi," papar mantan peneliti LIPI ini. (ahm/)