Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan memberikan dampak positif terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Pasalnya, dengan transformasi yang dilakukan, kini program yang diselenggarakan sejak 2014 lalu telah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Saat ini, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sebanyak 248,77 juta jiwa atau sebesar 90,34% dari total penduduk 275,3 juta jiwa. Upaya ini patut diapresiasi karena untuk mencapai jumlah cakupan tersebut, dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan demi menjamin kesehatan seluruh penduduk Indonesia," kata Ghufron dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota Komisi IX DPR RI dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/4/2023).
Ia menjelaskan negara di eropa rata-rata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Di Jerman misalnya, membutuhkan waktu 127 tahun untuk mendapatkan predikat UHC. Itu pun cakupannya tidak 100% melainkan sekitar 85% total penduduk setempat.
Menurutnya, capaian tersebut berbeda dengan apa yang tengah dicapai di Indonesia. Kini, belum genap tahun ke-10 penyelenggaraan Program JKN, Indonesia hampir mencapai capaian UHC.
Ia juga memaparkan Dana Jaminan Sosial (DJS) saat ini berada dalam kondisi sangat sehat, dengan angka yang wajar dan tidak berlebihan. Selain itu sudah memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 yang menyebutkan DJS harus mencukupi minimal 1,5 bulan pembayaran klaim. Dampak hal ini pun dirasakan banyak pihak, termasuk rumah sakit selaku penyedia layanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan juga berupaya melakukan cleansing dan peningkatan validitas data melalui sinergi yang dibangun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Tren peningkatan kesesuaian data peserta berdasarkan NIK selama 2021 hingga 2022 juga terus meningkat. Prinsipnya dalam penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan selalu mengutamakan akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian," tambah Ghufron.
Ghufron menjelaskan atas kegigihan dan keberhasilan mengelola Program JKN, kini BPJS Kesehatan telah mendapat apresiasi di kancah internasional. Bahkan, beberapa negara di Asia mulai melirik untuk mengadopsi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.
Adapun penghargaan yang diraih BPJS Kesehatan seperti Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2022, Top GRC Awards 2022, hingga International Social Security Association (ISSA) Good Practice Awards dengan total 18 penghargaan. Bahkan sampai dengan saat ini, Ghufron juga mendapat kehormatan mewakili Indonesia untuk dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) beranggotakan 160 negara.
"Pada tahun kesepuluh berjalan, pelaksanaan Program JKN sudah on the right track, sudah lebih dari 90% penduduk Indonesia menjadi pesertanya, kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan terus meningkat, ekosistem, budaya kerja dan tata kelolanya pun telah terbangun kuat. Harapan kami, keberadaan Program JKN dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya bisa terus dikawal segenap pihak, supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan," ujar Ghufron.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyebut peran anggota dewan pengawas dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja BPJS Kesehatan sangat diperlukan dalam perbaikan penyelenggaraan Program JKN. Dirinya menyebut telah memberikan Saran, Nasihat dan Pertimbangan (SNP) yang dapat dilakukan seluruh anggota direksi BPJS Kesehatan dalam mengawal Program JKN ke arah yang kian baik.
"Selama tahun 2022, dewan pengawas BPJS Kesehatan telah memberikan SNP kepada BPJS Kesehatan. Kami juga mengapresiasi yang dilakukan jajaran direksi BPJS Kesehatan yang telah menindaklanjuti masukan kami untuk perbaikan Program JKN. Harapannya, dengan masukan-masukan yang kami berikan dapat bersama-sama bisa mewujudkan Program JKN menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia," kata Kadir.
Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI juga memberikan apresiasi atas capaian yang telah diperoleh BPJS Kesehatan. Tak lupa, masukan konstruktif pun diberikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan Program JKN.
(prf/ega)