Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melantik Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal HAM. Dhahana berjanji akan melakukan percepatan pemenuhan hak bagi eksil.
"Yang pertama, terkait penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, sesuai instruksi Bapak Presiden, bersama Kemenko Polhukam dan Kementerian Luar Negeri, kami akan melakukan upaya-upaya percepatan untuk proses pemulihan hak kewarganegaraan bagi eksil yang ada di luar negeri," kata Dhahana di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023).
Dhahana juga menargetkan dalam tiga bulan mendatang salah satu prioritas nasional, Indeks HAM Indonesia (IHAMI), akan memasuki tahap pengumpulan data dari Kementerian.
"Harapannya melalui IHAMI, pemerintah mampu mendapatkan gambaran yang utuh dan aktual terkait implementasi HAM di Indonesia," ucapnya.
Dia menjelaskan, dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pascapandemi, pihaknya akan mendorong pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi peraturan presiden. Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang telah masuk ke program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2023 itu, ditargetkan dapat terealisasi tahun ini.
"Mudah-mudahan dalam tahun ini, Bapak Presiden akan segera mengesahkan perpres tersebut, agar prinsip-prinsip hak asasi manusia, sesuai UNGPs, dapat dijalankan di sektor bisnis," ungkapnya.
"Ke depan kami akan terus membangun komunikasi yang baik dalam menyampaikan program-program yang dikelola oleh Ditjen HAM," pungkasnya.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengambil sumpah jabatan dan melantik beberapa jajaran pimpinan tinggi madya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Yassona berharap jajaran dapat menjaga amanah tugas dengan bekerja sebaik-baiknya.
"Pertama, tempatkan komitmen kepentingan organisasi Kemenkumham menjadi hal yang paling utama, agar kita menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugas, fokus dalam mendukung kebijakan pemerintah dan berhasil mencapai tujuan organisasi," kata Yasonna di gedung Kemenkumham.
"Kedua, lakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat," lanjutnya.
Yasonna mengimbau jajarannya untuk menjaga sikap yang dapat mencoreng nama baik Kemenkumham. Menurutnya, di tengah pesatnya kemajuan media sosial dan era keterbukaan informasi sudah banyak contoh kasus yang merugikan negara.
"Jangan ragu untuk memberikan koreksi sejak awal sehingga tidak menimbulkan resiko bagi organisasi. Beri hukuman dan tindakan tegas bagi jajaran yang melanggar. Jadilah pimpinan yang dapat diandalkan dan menjadi contoh yang baik," ucapnya.
Berikut ini 5 pimpinan tinggi madya yang dilantik:
- Dirjen Kekayaan Intelektual Min Usihen
- Dirjen Hak Asasi Manusia Dhahana Putra
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Ka BPSDM) Iwan Kurniawan
- Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Ambeg Paramarta
- Staf Ahli Bidang Penguatan RB Asep Kurnia
Simak juga 'Menteri Yasonna Kaji Wacana Penghapusan VoA untuk WN Rusia dan Ukraina':
(idn/idn)