Sebagaimana yang diprediksi oleh banyak pihak sejak jauh hari, percaturan politik di tingkat elite akan menunjukkan dinamikanya seiring kontestasi Pemilu 2024 yang semakin dekat. Kini muncul manuver baru atas nama koalisi besar.
Wacana yang akan mengubah lanskap pertarungan politik itu bermula pekan lalu. Diawali pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah acara deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem, Demokrat, dan PKS. Meski tidak dijawab dengan jelas, ia menuturkan koalisi besar bisa menguntungkan Indonesia.
"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga, Sabtu (25/3/2023).
Selang satu pekan, saat publik digaduhkan oleh gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan tertutup lima ketua umum partai pendukung pemerintah. Namun pertemuan yang dibalut dalam acara silaturahmi Ramadan itu tidak dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Memang ini forum ketua umum, NasDem dan PDIP sedang ke luar negeri. Bu Megawati dan Bang Surya lagi ke luar negeri. Jadi ini memang tanggal 2 sudah lama direncanakan," ujar Zulhas, pada Minggu (2/4/2023).
Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh menuai sorotan, yang kemudian memperkuat embusan wacana peleburan dua kekuatan politik kubu Jokowi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Sinyal pembentukan koalisi besar itu juga diumbar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Figur yang sudah dua kali maju menjadi calon presiden itu mengungkap tak ada kendala berarti dalam membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang hadir.
"Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi," kata Prabowo.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyerahkan keputusan koalisi kepada masing-masing partai. Adapun hal yang ditekankan Jokowi adalah agar komunikasi yang dibangun mengarah pada keberlanjutan pembangunan.
"Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa silaturahmi, dan ini atas undangan dari Ketua PAN Pak Zulkifli Hasan terhadap semua partai di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. Arahnya ke sana," ujarnya.
Lalu, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Akankah partai asal Jokowi itu ditinggal sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu kini mulai bergulir. Terlebih preseden kegagalan Piala Dunia U-20 disebut-sebut menjadi pemicu gesekan antara Jokowi dan sejumlah elite PDIP.
Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pun menyampaikan sebuah analisis. Dia menilai batalnya piala dunia U-20 akan mengubah peta pertarungan pada Pemilu 2024.
"Menurut saya, peristiwa Qatar, peristiwa FIFA ini sebetulnya menjadi potensial menjadi game changer dalam pertarungan ke depan," kata Qodari dalam acara Adu Perspektif, Kamis (30/3/2023).
Pertanyaan selanjutnya, apakah potensi friksi di koalisi pendukung Jokowi akan memuluskan langkah Anies Baswedan? Saksikan analisis lengkap realitas politik terkini dalam Adu Perspektif dengan tema 'Koalisi Besar Vs PDIP, Anies Melenggang?' Menghadirkan Budiman Sudjatmiko (politikus PDI Perjuangan), Zulfan Lindan (Relawan Megawati'24), Jansen Sitindaon (Wasekjen Partai Demokrat), Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia), dan Jazilul Fawaid (Waketum PKB).
Saksikan Adu Perspektif secara langsung di detikcom, Selasa, 4 April 2023 pukul 20.00 WIB.
(edo/ids)