Ketua Yayasan RS Thamrin Lamar PD Jadi Cagub DKI

Jakarta - Gemerlap Pilkada Jakarta ternyata ikut menarik minat Ketua Yayasan RS Thamrin, Abdul Radjak. Dia pun nekad melamar menjadi calon Gubernur DKI kepada Partai Demokrat (PD).Niatan itu disampaikan Abdul Radjak dalam jumpa pers di Hotel Oasis, Jl Senen Raya, Jakarta, Rabu (30/8/2006). Dalam kesempatan itu dia didampingi Wakil Sekjen PD Soekarnotomo.Menurut Abdul Radjak, dirinya siap ikut jika PD menggelar konvensi cagub DKI. Namun, sambungnya, hal itu bukan berarti dia akan menempuh segala cara, termasuk memberikan uang pelicin agar dirinya lolos."Jika saya harus bayar ke partai, sorry I can't to do it. Saya tidak akan membeli jabatan. Hal itu berseberangan dengan prinsip demokrasi yang bersih," kata Abdul Radjak.Terkait niatnya itu, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, mengaku telah mengajukan surat resmi ke DPP PD. Dia siap memenuhi apa pun syarat yang ditentukan DPP PD. "Surat telah saya layangkan dua hari yang lalu kepada DPP PD dengan tembusan ke Dewan Penasihat Partai. Jika terjadi konvensi sesuai dengan prosedur partai akan saya ikuti," ungkapnya.Laksana cagub lainnya, Abdul Radjak juga mengaku punya seabrek program untuk membenahi Jakarta. Menurutnya banyak hal yang perlu dilakukan untuk memajukan ibukota ini."Saya akan memperbaiki sistem kesehatan dan kemiskinan. Permasalahan utama Jakarta adalah kelebihan penduduk. Ini yang akan menjadi kerangka kerja saya. Termasuk juga soal public service," kata pria yang kerap menggunakan istilah berbahasa Inggris ini.Soekarnotomo sendiri menilai positif pencalonan Abdul Radjak ini. Bagi dia, Abdul Radjak bukan sosok yang populer, tapi cukup populis. "Jarang orang yang tidak populer tapi populis bagi masyarakat bawah mengajukan diri. Tapi ini pendapat saya sebagai kawan bukan mewakili PD," tutur Soekarnotomo.Konvensi PDSoekarnotomo juga mengungkapkan, PD akan menggelar konvensi cagub terkait pilkada di sejumlah daerah. Namun dalam kegiatan ini, pendapat DPP tetap akan lebih dominan ketimbang daerah."Konvensi akan tetap dilakukan, tapi beda dengan partai lain. DPP lebih dominan dan daerah tinggal melaksanakan. Hal ini untuk menghindari kenakalan-kenakalan, misalnya meminta yang macam-macam kepada calon," ungkap Soekarnotomo. (djo/)