.webp)
Keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya menjadi perumpamaan yang cukup cocok untuk menggambarkan nasib warga di ujung Jakarta. Setelah bebas dari konsumsi air tanah Jakarta, ratusan kepala keluarga yang tinggal di Jakarta bagian utara ini mengeluhkan mahalnya tarif air perpipaan.
Suharti adalah salah satunya. Perempuan setengah baya yang tinggal di wilayah Marunda Kepu ini adalah salah satu pelanggan air perpipaan. Kepada tim Sudut Pandang detikcom, ia mengeluhkan harga air per kubik yang menurutnya terlalu tinggi. Bukan hanya tinggi, Suharti mengatakan bahwa debit air yang mengalir dari kerannya tidak cukup besar.
"Kadang-kadang kan ada air hujan, masih saya tampung. Biar ringan bayar airnya. Itu nggak saya aja. Hampir semua warga sini juga kalau ada air hujan, lumayan lah buat nyuci-nyuci gitu. Jadi pembayaran airnya biar ringan," ujar Suharti kepada tim Sudut Pandang, Senin (3/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharti mengatakan, ia dan beberapa warga di sekitarnya memang sudah menjadi pelanggan pengguna pipa PD PAM Jaya di wilayah Marunda Kepu. Warga yang rata-rata bekerja sebagai pekerja serabutan dan nelayan ini harus mengeluarkan biaya sekitar 7 ribu setiap 1 meter kubik dari air yang mereka konsumsi.
"Ya 7.100 rupiah per kubik itu semua. Dari 210 pelanggan," tuturnya.
Hal yang sama juga dikeluhkan Deni Warga Rusunawa Marunda Blok C. Tiap bulan, ia harus merogoh koceknya Rp 5.500 / M³. Namun demikian masalah yang dirasakan deni serupa dengan Suharti, debit air yang tidak menentu membuat mereka sering kali tidak bisa memasak ataupun mencuci.
" Ya seperti itu, Sudah harganya tinggi, debit airnya kecil," ujar Deni.
Terkait hal ini, Ketua Pansus Air Minum DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengaku baru dengar masalah yang dikeluhkan warga. Menurutnya tarif jaringan pipa air memang beragam, namun tidak semahal itu.
"Itu nanti akan kita cek. Karena sesuai dengan kan ada wilayah-wilayah atau cluster-cluster siapa yang harga airnya, air minum yang sampai ke mereka itu akan ada clusternya," tuturnya.
Seharusnya harganya tidak semahal itu, halaman selanjutnya.
"Kalau di wilayah Marunda Kepu itu saya pikir kan wilayah yang boleh dikatakan kaum menengah ke bawah ya. Berarti kan dia harus ada clusternya. Nanti akan kita tanya berapa harga sebenarnya di sana. Dan kalau misalnya sampai 7.000, kenapa terjadi? Ada apa sebenarnya yang terjadi di sana? Karena kan itu yang perlu kita cek nanti ke PAM-nya," tuturnya
Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Dirut PD PAM Jaya Arief Nasrudin menegaskan, tarif yang dikeluarkan warga Marunda Kepu terlalu mahal. Namun pihaknya mengakui bahwa perhitungannya tidak setinggi tarif yang sekarang dibayar oleh warga.
"Harusnya nggak segitu. Tapi ini gini, ini ada kalau flashback sedikit. Ada pola-pola yang memang sebelumnya dilakukan oleh PAM Jaya. Dulu kan ada Mitra. Jadi ada beberapa regulasi tentang penyambungan penyambungan pelanggan baru. Itu harus jelas persilnya, lokasinya, kepemilikannya. Nah itu ada hal-hal seperti itu. Sehingga kemudian dilakukanlah pola manajemennya berbeda. Jadi pakainya master matter. Ada yang mengelola," ujar Arief.
Arief menjelaskan, Master Meter adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung biaya air yang dikonsumsi masyarakat serta air yang terbuang atau Non Revenue Water (NRW) di masing-masing wilayah tugas. Namun demikian, Arief mengatakan bahwa mereka merupakan partner resmi yang diketahui oleh PD PAM Jaya.
"Itu karena vendor atau Mitra kita jadi memastikan supaya air itu nggak terbuang. Jadi dia bertanggung jawab karena belum langsung ke kita. Itu memang resmi," tuturnya.
Terkait hal ini, ada kabar baik yang akan diterima oleh masyarakat Jakarta. Arief mengatakan, sekarang pola tersebut tidak akan dilakukan kembali. Dengan kata lain, pihaknya berencana untuk menghilangkan master meter.
"Ini buat kedepan semuanya saya hilangkan mungkin. Dengan percepatan kita mendapatkan air, mungkin pola-pola master meternya kita akan hapuskan. (Temuan Master Meter) Masih ada karena memang terakhir setelah kita resmikan itu perlu mengkonversi," tuturnya.
Arief telah meminta jajarannya untuk segera menarik pola lama dari lapangan. Lantaran telah ada surat keputusan Direksi tentang kebijakan tersebut.
"Jadi setahu saya sudah dilakukan. Saya sudah minta sama Direktur Pelayanan tidak boleh. Lama-lama. Saya sudah bilang tidak boleh lama-lama. Ultimatum saya minta itu segera untuk dijadikan. Karena kita sudah juga punya SK. SK Direksi yang menyatakan tentang saya sampaikan sederhana gini. Kalau PLN masuk, kenapa air nggak bisa masuk? Lakukan yang sama. Karena air kebutuhan dasar. Jadi lakukan yang sama. Kita buat sederhana mungkin tapi tetap itu menjaga GSG-nya perusahaan," tutupnya
