.webp)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak pakar dan kaum terpelajar meneladani kenegarawan Bapak Bangsa. Ia mengatakan MPR bertugas menyampaikan keteladanan tersebut melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR, termasuk kepada Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) Universitas Negeri Jakarta.
Hidayat menganalogikan sosialisasi kepada IKADIM bukan bertujuan menggarami air laut maupun mengajari ikan berenang. Namun bertujuan menyegarkan ingatan dan menguatkan komitmen tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar dan ideologi negara, serta konstitusi agar dapat melanjutkan keteladanan para Bapak dan Ibu Bangsa.
Ia mengatakan hari ini, Jumat 9 Ramadan 1444 H merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab 78 tahun lalu, hari ini merupakan saat di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan karena tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan Jumat, 9 Ramadan tahun 1364 H.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, boleh jadi saat ini kita juga sedang merayakan kemerdekaan Indonesia ke 80 dalam hitungan kalender Hijriyah. Dan kita patut mensyukuri karunia kemerdekaan yang telah Allah hadirkan, sambil terus melakukan introspeksi apa saja yang sudah kita syukuri dan kita capai selama ini," kata pria yang akrab disapa HNW dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).
Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Bedah Buku 'MSDM Dalam Perspektif Islam' karya tulis Ikatan Doktor Ilmu Manajemen, HNW mengatakan adanya dua sistem penanggalan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi bukti suburnya kebinekaan bangsa Indonesia. Yaitu Kebhinekaan Tunggal Ika yang sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum lahirnya bangsa Indonesia merdeka.
"Kompromi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia disepakati pada 22 Juni 1945. Tetapi pada 17 Agustus sore, masuklah berbagai aspirasi dan keberatan. Yang menarik keberatan itu bukan menjadi pembelah bangsa," jelas HNW.
"Berbeda dengan kenyataan saat sekarang, di mana perbedaan memunculkan istilah kadrun, kampret, dan seterusnya. Padahal, para bapak dan ibu bangsa sudah memberikan keteladanan dalam menyikapi perbedaan, dan kemampuan membuat solusi dan kompromi untuk kemaslahatan bangsa dan negara," imbuhnya.
Selain itu, pidato tentang Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara pada sidang BPUPK 31 Mei- 1 Juni 1945 ini melahirkan dua poros ideologi besar, yaitu kebangsaan dan keagamaan Islam. Anggota Komisi VIII DPR RI ini menambahkan kedua poros tersebut bukan saling membelah dan memisahkan. Sebab poros ideologi nasionalis kebangsaan maupun nasionalis religius ini justru berupaya menemukan kompromi, agar kebinekaan itu menghadirkan ketunggalikaan.
Selanjutnya, dibentuklah panitia kecil terdiri dari 8 orang. Pada 1 Juni, sesudah menyampaikan pidato tentang Pancasila, dibentuklah panitia 8 untuk merumuskan kesepakatan.
HNW menjelaskan Bung Karno mengubah keanggotaan panitia kecil yang dinilai tidak seimbang ini. Sebab dari 8 anggota panitia kecil, 6 di antaranya merupakan anggota poros ideologi kebangsaan dan hanya dua orang dari keagamaan.
"Bung Karno memperlihatkan kenegarawanannya, mengubah panitia delapan menjadi Panitia Sembilan dengan mengakomodasi semua kelompok. Ada empat orang poros ideologi kebangsaan. Yaitu, Soekarno, Hatta, Moh. Yamin dan A. Soebardjo, serta satu kelompok kebangsaan Nasrani AA. Maramis," paparnya.
"Lalu empat orang dari kelompok kebangsaan Islam, terdiri dari dua ormas Islam, KH. Wahid Hasyim (NU) dan KH Kahar Muzakir (Muhammadiyah) serta 2 dari partai Islam H. Abikoesno Tjokrosoejoso dan H. Agus Salim. Kelompok Sembilan menghasilkan kompromi tentang Pancasila pada 22 Juni, dan dikenal sebagai Piagam Jakarta," sambungnya.
Namun, hasil kompromi Pancasila 22 Juni itu diprotes oleh masyarakat Indonesia Timur. HNW mengatakan sesuai prinsip kenegarawanan yang mengedepankan maslahat terbesar, keberatan tersebut diterima sehingga lahir kesepakatan final Pancasila 18 Agustus dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Inilah hikmah besar yang harus dipelajari dan diteladani dari para pendiri bangsa, terutama oleh kalangan terpelajar seperti IKADIM dan oleh MPR maka dilahirkanlah Empat Pilar MPR RI. Agar dengan demikian pemahaman terhadap 4 pilar MPR RI selain mensejarah, melanjutkan keteladanan juga berkemampuan untuk mengawal dan mengawasi perjalanan kebangsaan," ujar Hidayat.
"Agar bila ada yang menyimpang bisa diluruskan. Agar bila ada masalah bisa dicarikan solusinya. Dan agar mampu menjawab tantangan dan peluang zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai Bangsa dan Negara Indonesia. Agar dengan demikian cita-cita proklamasi dan reformasi selalu dapat diperjuangkan dan diwujudkan" pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi MPR Pilar ini berlangsung di Ruang Abdul Muis DPR RI Gedung Nusantara Komplek MPR DPR. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ, MA., Presidium IKADIM yang juga Anggota Fraksi PKS MPR RI Dr. Jazuli Juwaini MA., serta jajaran pengurus IKADIM dan Universitas Negeri Jakarta.
(prf/ega)
