.webp)
Kementerian Agama (Kemenag) akan mem-blacklist PT NSWM milik Mahfudz Abdulah alias Abi (52), yang diduga melakukan penipuan kepada jemaah. Ini menyusul kasus dugaan penipuan oleh PT NSWM terhadap ratusan korban.
"Iya, kami dari Kementerian Agama memiliki hak menjatuhkan sanksi administratif," Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kementerian Agama, Mujib Roni, Jumat (31/3/2023).
Mujib menjelaskan bentuk sanksi yang akan diberikan bisa berupa teguran lisan, pembekuan, sampai pencabutan izin. Ia mengatakan pemberian hukuman tersebut merupakan wewenang pihaknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baik mulai teguran lisan sampai pembekuan bahkan pencabutan izin. Jadi wewenang kami di sana," sebutnya.
Sebelumnya, Mujib memaparkan alasan perusahaan itu dapat lolos dari pengawasan. Penyebabnya adalah euforia jemaah dan longgarnya perizinan perusahaan.
"Euforia jemaah ditambah lagi dengan gampangnya izin berusaha yang sudah semakin longgar, menjadikan kami juga agak keteteran," kata Mujib.
Mujib mengatakan pihaknya tidak melakukan verifikasi setiap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi. Kemenag hanya meminta penanggung jawab untuk mengecek apakah semua sesuai atau tidak. Mujib menjelaskan, jika terdeteksi adanya kepalsuan jemaah, pihaknya hanya melakukan uji sampel dari total jemaah yang berangkat.
"Nah, untuk di Soetta, yang kita lakukan adalah meminta mengkonfirmasi ulang tidak per jemaah, jadi hanya tour leader-nya saja. Kita hanya memastikan saja bahwa jemaahnya saja berangkatnya sesuai yang direncanakan jumlahnya sama," ujarnya.
"Sehingga kemudian, kalau itu dipalsukan, paling biasanya kami hanya menguji sampel saja dari 50 jemaah yang berangkat paling kami hanya random, itu antara 2 sampai 10 jemaah," imbuhnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya....
Mujib menambahkan pihaknya berjanji akan mengevaluasi segala celah yang ada untuk mengantisipasi munculnya kembali mafia umrah.
"Perbaikan ini harus kita sesuaikan dengan banyak hal, ada SDM, anggaran, dan seterusnya, termasuk mungkin kita perlu mengatur bagaimana flow dari perjalanan ini apakah kemudian harus melalui atau kita kumpulkan terlebih dahulu di satu titik begitu semacam umrah center, ini masih dalam kajian," imbuhnya.
Kegiatan umrah dan haji sempat terhenti karena pandemi COVID selama beberapa tahun. Pasca-COVID, euforia masyarakat untuk beribadah umrah meningkat.
"Ini secara umum spirit pemerintah Jokowi ingin memberikan kemudahan berusaha. Jadi kemudahan berusaha ini dimudahkan, persyaratan dimudahkan, kemudian dokumen dipermudah, semua dipermudah. Konsekuensinya, kami di kementerian teknis harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Jadi memang beberapa hal ketika itu diperketat tidak memungkinkan lagi," katanya.
Kasus ini terungkap setelah Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Umrah Polda Metro Jaya menerima laporan dari Kementerian Agama (Kemenag).
"Jadi korban melapor ke Konjen di Arab Saudi, mereka terlunta-lunta tidak bisa pulang ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah," ujar Kombes Hengki kepada wartawan, Senin (27/3).
Jemaah tersebut rata-rata terlunta-lunta di Arab Saudi selama sembilan hari. Jemaah tersebut bahkan ada yang tidur di jalanan. Selain itu, ada korban yang tidak dapat berangkat ke Tanah Suci sama sekali.
Laporan korban ke konjen tersebut kemudian diteruskan ke Kemenag. Lalu pihak Kemenag melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya.
Dari hasil penelusuran, jemaah haji tersebut diberangkatkan oleh agen perjalanan umrah PT NSWM. Hasil penyelidikan polisi terungkap korban penipuan agen perjalanan umrah tersebut mencapai ratusan orang.
"Total korban masih kami data, sementara ini ada ratusan orang dengan kerugian mencapai sekitar Rp 100 miliar," katanya.
