6 Provinsi Dapat Rp 1 Triliun dari Kementerian PDT

Medan - Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), Syaifullah Yusuf menyatakan, pada tahun 2007 mendatang, enam provinsi akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 triliun lebih karena dinilai proaktif mengumpulkan data-data PDT di wilayahnya. Keenam provinsi itu masing-masing Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan"Untuk Sumatera Utara, selain memberikan dana PDT, kita juga mengupayakan agar Sumut mendapat reward, karena keseriusannya terhadap pemecahan masalah ini," kata Menteri Syaifullah Yusuf alam sebuah acara di Binagraha Pemprov Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (29/8/2006).Dikatakan menteri, untuk tahun 2007, Kementerian PDT memproyeksikan dana sedikitnya Rp 20 triliun untuk pengentasan Desa Tertinggal di seluruh Indonesia."Hasil identifikasi sementara kita di seluruh Indonesia, dari 70.611 desa atau kelurahan, sekitar 23 persen di antaranya masuk kategori tertinggal," ujar Syaifullah Yusuf.Sampai Agustus 2006, kata Syaifullah Yusuf, Kementerian PDT baru menyalurkan dana di empat provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Dari empat provinsi ini, baru sekitar 14 ribu desa/kelurahan yang dapat PDT. Sementara masih ada sekitar 30 ribu desa/kelurahan yang menunggu giliran.Untuk Sumut, menurut Gus Ipul ada sekitar 2.700 desa/kelurahan tertinggal. Namun ironisnya, desa/kelurahan tertinggal di Sumut ini, tidak mendapat dana PDT tersebut di tahun 2006.Dana PDT yang disalurkan ke setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia itu sebesar Rp 250 juta per desa di tiap provinsi. Diharapkan, melalui dana itu, masing-masing provinsi dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Kemudian mendorong masuknya investasi, serta memperbaiki regulasi di institusi pemerintahan. "Bila dikelola dengan baik, saya yakin lima program ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi lokal, sehingga akan menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran," ujarnya.Soal tingkat kebocoran dana PDT, menteri yakin tidak akan terjadi. Karena, dana PDT itu disalurkan langsung ke desa/kelurahan."Jadi penyaluran dana bukan melalui menteri, gubernur, atau bupati/walikota, melainkan langsung kepada masyarakat," tandasnya. (bal/)