DPR RI Desak Israel Bebaskan Anggota Parlemen Palestina

Jakarta - Ketua dan sejumlah anggota parlemen serta menteri kabinet Palestina hingga saat ini masih menjadi tawanan Israel. Sebanyak 108 anggota DPR RI menandatangani petisi mendesak pemerintah Israel melepaskan para tahanan tersebut.Petisi tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR melalui Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar untuk disampaikan kepada Majelis Umum PBB, Inter Parliamentary Unit (IPU), serta pimpinan DPR. Petisi diserahkan oleh beberapa penanda tangan antara lain Almuzammil Yusuf (FPKS), Soeripto (FPKS), Lukman Hakiem (FPPP), Azis Syamsuddin (FPG), Bursah Zarnubi (FPBR), dan Nursjahbani Katjasungkana (FPKB) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2009)."Kami juga mengutuk dan mendesak kekejaman tentara Israel melalui berbagai tindakan dan segala bentuknya dihentikan," ujar Almuzammil Yusuf.Petisi tersebut juga berisi dukungan terhadap upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya dalam konflik Israel dengan Palestina dan Libanon melalui penyelesaian perundingan yang bermartabat dan adil."Upaya damai dilakukan dengan menaati Resolusi DK PBB Nomor 1701," cetus Almuzammil.Majelis Umum, tambah dia, harus mengambil langkah-langkah melalui Sidang Umum PBB. Sementara IPU dan sejumlah parlemen negara-negara yang peduli terhadap perdamaian didesak merumuskan dan menetapkan emergency resolution atas perilaku pemerintah dan tentara Israel."Pimpinan DPR agar berperan aktif memprakarsai, mempelopori dan mempengaruhi Majelis Umum PBB untuk bersidang," tegasnya.Penanda tangan petisi lainnya, Soeripto, memandang perlunya sebuah oversight committee untuk menjaga rule of engangement yang dikeluarkan DK PBB.OptimisSementara anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Ali Mochtar Ngabalin yang turut menandatangani petisi menyatakan optimismenya terhadap petisi ini."BKSAP memiliki networking, dan pada saat yang sama informasi ini akan sampai kepada dunia. BKSAP juga harus melakukan komunikasi intensif ke parlemen yang memiliki daya tawar kuat, seperti Australia, Belanda dan Cina," cetus politisi Partai Bulan Bintang ini. (bal/)