Menlu Hapus Keraguan Media Barat

Den Haag - Kontribusi pasukan Indonesia ke dalam misi UNIFIL tidak menjalankan kebijakan Jakarta, melainkan PBB. Tidak ada keraguan untuk itu.Hal itu disampaikan Menlu Hassan Wirajuda dalam konferensi pers yang juga dihadiri detikcom di Kementerian Luarnegeri Belanda, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag (28/8/2006).Hassan menjawab isu yang ditanyakan mengenai rencana kontribusi pasukan Indonesia ke misi perdamaian PBB dalam konflik Israel-Lebanon, kenetralannya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dan ungkapan keberatan dari Israel. Di Belanda isu ini juga sudah berkembang di ranah publik sejak pekan ini. "Pasukan Indonesia memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam misi perdamaian PBB di Timur Tengah. Kehadirannya tidak menjalankan kebijakan Jakarta, melainkan PBB," ujar Hassan.Ditegaskan, bahwa pasukan Indonesia bukan hanya kali ini saja dipercaya memikul tanggung jawab menjalankan misi perdamaian PBB. Sebelumnya Indonesia sudah menunaikan misi perdamaian PBB dalam konflik Timur Tengah sejak 1957 dan berbagai konflik kawasan lainnya. "Bahkan panglima misi PBB UNEF II dipegang jenderal Indonesia, Mayjen Rais Abin," tandas diplomat karir, yang meraih master di Harvard School of Law, Cambridge, Massachussetts dan Phd bidang Hukum Internasional di Virginia School of Law, Charlottesville, Virginia (AS).Mengenai keberatan pihak Israel, Hassan dengan diplomatis menjelaskan bahwa tidak perlu ada keraguan mengenai kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian itu. "Pasukan Indonesia profesional dan bertugas menurut rules of engagement (juklak) yang ditetapkan PBB. Pasukan misi perdamaian juga tidak ditempatkan di wilayah Israel." demikian Hassan. (es/)