Pemerintah Perbarui Regulasi untuk Kebut Pencapaian SDGs di 2023

Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, Yanuar Nugroho mengatakan Indonesia terus mengupayakan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia pun telah mengarusutamakan 124 dari 169 target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Yanuar menjelaskan selama tujuh tahun implementasi SDGs, Indonesia mengembangkan beberapa kebijakan untuk mempercepat pencapaiannya.

"Memasuki tahun 2023, pemerintah memperbarui regulasi untuk percepatan pencapaian SDGs yang memperkuat peran pemerintah provinsi. Ditingkatkan juga kemitraan inklusif antara aktor negara dan non-negara melalui pengembangan Rencana Aksi SDGs dan Tim Koordinasi Nasional-sub-nasional. Diwujudkan juga pusat pembiayaan inovatif," tutur Yanuar dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3/2023).

Pernyataan ini disampaikannya pada The 3 rd ASEAN Forum on SDGs with National Development Planning Agencies di Bangkok, Thailand. Forum tersebut juga dihadiri tim Senior Official Meeting on Rural Development dan Poverty Eradication (SOMRDPE) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hadir langsung Ivanovich Agusta, Fince Decima Hasibuan, Theresia Junidar, Sudarti, dan Yoga Sidharta.

Selain itu, Indonesia berupaya memberantas kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, enam tahun sebelum Agenda 2030, di antaranya melalui pemberian bantuan tunai bersyarat yang sejalan dengan upaya penanggulangan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

"Indonesia juga berupaya mempercepat transformasi digital nasional di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan cara mengintegrasikan data rekam medis dan layanan kesehatan serta mengatasi ketimpangan akses pendidikan melalui perbaikan infrastruktur, teknologi, dan reformasi kebijakan," kata Yanuar

Ia juga menjabarkan pada 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen melampaui target pemerintah sebesar 5,2 persen. Hasil tersebut dicapai melalui upaya terkoordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Upaya itu antara lain menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pasar dalam negeri dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya lain yang dilakukan yaitu meningkatkan investasi melalui ekonomi kebijakan transformasi, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga melakukan reformasi sektor keuangan melalui kerangka regulasi, membangun industri hilir, memberdayakan sumber daya manusia, dan mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama, khususnya melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus khusus pariwisata.

Pemerintah mengintegrasikan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan ini merupakan agenda nasional yang memiliki sasaran, sektor, dan lokasi yang jelas dalam agenda pembangunan nasional.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim memainkan peran penting dalam dimensi lingkungan, sebagai salah satu platform untuk mempercepat target SDGs.

Telah disusun juga Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai arahan kebijakan yang berfokus pada koordinasi tindakan pencegahan korupsi di negara ini. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang stabil sepanjang tahun 2018 hingga 2021.

"Namun skor tersebut turun 4 poin pada tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah serius kami sekarang," ungkap Yanuar.

Sementara itu, terdapat peningkatan persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi mereka yang berusia 0-17 tahun di antara 40% penduduk berpenghasilan rendah, yang mencerminkan perbaikan dalam pencatatan sipil dan pengelolaan data kependudukan. Pemerintah selanjutnya menyusun pedoman baik untuk tingkat nasional maupun daerah untuk percepatan pelayanan pencatatan sipil dan statistik vital.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, A Halim Iskandar, juga terus mengakselerasi pencapaian SDGs melalui arah kebijakan SDGs Desa. Pembangunan dijalankan sampai level desa, sehingga bisa langsung dirasakan warganegara.