Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengaku tidak mengerti tentang kehebohan soal Rp 349 triliun. Bambang Pacul pun menelaah tentang dinamika yang terjadi dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi III DPR dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Komnas TPPU).
Mahfud Md sendiri hadir dalam rapat itu sebagai Ketua Komnas TPPU bersama dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Bambang awalnya menyampaikan bila Komisi III DPR menyambut tantangan Mahfud yang menginginkan trio 'keras', yaitu Arteria Dahlan, Arsul Sani, dan Benny K Harman, untuk hadir.
"Terpiculah Komisi III ini korpsnya muncul, mari kita duduk bersama-sama, tantangan Pak Mahfud untuk kita, mereka bertiga datang, kita penuhi ruangan rapat, begitu nih, Pak, ini spirit korps muncul sehingga suasana intinya jadi hilang, tanyakan dulu kronologinya, gimana situasi terjadi, bayangkan itu pak didesain oleh staf ahli, wah ribut ini," ucap Bambang dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
"Pak Mahfud juga terprovokasi, Pak Mahfud, wah ini perang ini, perang, terprovokasi," imbuh Bambang.
Menurut Bambang, dinamika itu hanyalah bunga-bunga dalam rapat. Namun Bambang mengaku awalnya tidak mengerti dengan penjelasan yang disampaikan dalam rapat itu.
"Ini semua adalah bunga-bunga, Pak, setelah rapat panja saya juga duduk di sini mendengar, asli ini Pak saya ora mudeng, jujur saya nggak ngerti pak, ndak mudeng Pak, tapi karena ada dinamika tadi ada kontradiksi, terpaksa duduk belajar baca undang-undangnya baca peraturannya baru kita tahu oh ini toh masalahnya," ucap Bambang.
"Udah pada ribut pansus-pansus itu sudah di grup Komisi III, ini pansus sama angket sama, angket aja angket, sampai bingung Pak nggak bisa bedain angket dengan interpelasi, esmosi og Pak," imbuh Bambang yang disambut tawa di ruang rapat.
Sekilas mengenai rapat, Mahfud dan Ivan menjelaskan soal Rp 349 triliun yang heboh belakangan ini. Namun ada penyampaian Mahfud yang mengatakan bila penjelasan Sri Mulyani sebelumnya di DPR ada yang berbeda datanya. Hal ini pun memancing tanda tanya para legislator di DPR.
(dhn/maa)