.webp)
Menko Polhukam Mahfud MD akan menyampaikan klarifikasi terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada DPR. Hal itu dinilai sebagai bentuk forum konstitusi terbuka kepada rakyat.
"Maka yang menarik dalam forum ini, bukan soal terbongkar atau tidaknya skandal Rp 349 T, akan tetapi maknanya adalah bagaimana sistem dan nilai konstitusi dipertanggungjawabkan dalam forum klarifikasi secara terbuka kepada rakyat. Agar rakyat dapat melihat dan menilai secara langsung apa, bagaimana sesungguhnya kasus ini terjadi," kata Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (FH UMMU) Ternate, Abdul Aziz Hakim kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).
Menurut Abdul Aziz, rakyat akan melihat dan menilai secara terbuka melalui media, apa dan bagaimanakah kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 349 triliun tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rakyat akan melihat dan menilai sejauh mana negara ini dijalankan dan dikelola oleh elite negeri ini. Rakyat juga akan melihat siapa saja para elite negeri ini yang serius menjaga bangsa dan negara ini dengan jiwa patriot. Bahkan rakyat juga akan melihat siapa-siapa sajakah para elit negeri ini yang sengaja mau menghancurkan sistem kenegaraan yang telah dibangun dengan baik," kata Abdul Aziz.
"Inilah sesungguhnya bagian penting momentum klarifikasi skandal Rp 349 T Mahfud MD ke DPR," tegas Abdul Aziz.
Forum konstitusi itu, kata Abdul Aziz lagi, sesungguhnya di mata rakyat level bawah sangat bernilai.
"Sebab forum seperti ini kadang tidak terekspos dan sangat tertutup karena hanya disaksikan oleh segelintir pihak, itupun jika diundang oleh wakil rakyat," ucap Abdul Aziz.
Abdul Aziz menilai forum-forum tersebut menarik untuk terus digagas dan dilestarikan.
"Momentum ini sesungguhnya membuka ruang ke publik bagaimana negara (eksekutif), melalui Menko Polhukam Mahfud MD, dan DPR (legislatif) melalui Komisi III menjalankan konstitusi secara serius, akuntabel dan transparan di mata rakyat," pungkas Abdul Aziz.
Sebelumnya, Mahfud Md menegaskan dirinya siap datang ke Komisi III DPR. Dia mengatakan perlu ada uji logika terkait heboh transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu.
"Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan," kata Mahfud.
Mahfud juga mengatakan orang-orang yang ngomong agak keras dalam rapat bersama PPATK harus datang. Dia mengatakan hal itu agak imbang.
"Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang," ujar Mahfud.
Simak juga 'Heboh Transaksi Janggal Rp 349 T Bikin Sri Mulyani Kaget, Ini Kronologinya':
