.webp)
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau agar masyarakat hindari buka bersama (bukber) selama Ramadan. Gerindra DKI Jakarta mempertanyakan imbauan tersebut.
"Ya sebaiknya setiap imbauan memang diiringi dengan penjelasan yang jelas dan akurat. Di saat PPKM sudah tidak berlaku, lalu tiba-tiba ada imbauan yang bertujuan mencegah kenaikan COVID-19, ini membuat masyarakat kembali bingung," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, Rani Mauliani, saat dihubungi, Senin (27/3/2023).
Menurut Rani, Dinkes harus memberikan informasi yang jelas. Jangan sampai imbauan yang diberikan memberikan kegaduhan di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pihak Dinkes harus bisa memberikan informasi yang dapat diterima dengan baik. Bukan malah menimbulkan kebingungan, yang ujung-ujungnya kadang terjadi kegaduhan," katanya.
Rani pun heran imbauan hanya untuk menghindari buka puasa bersama. Sementara beberapa kegiatan lain yang timbulkan kerumunan tidak diimbau untuk dihindari.
"Kalau yang dikhawatirkan lonjakan (COVID) terjadi karena adanya kegiatan buka bersama, bagaimana dengan kegiatan lain yang sama-sama berpotensi kerumunan," katanya.
Dia menilai tradisi bukber merupakan momen untuk silaturahmi dan menjadi tradisi selama Ramadan di Indonesia.
"Kalau hal tersebut dilarang, kudu jelas lah alasannya sehingga warga dapat mematuhi tanpa gaduh dan bingung," katanya.
Warga DKI Diimbau Hindari Bukber
Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga menghindari acara buka puasa bersama. Tindakan itu sebagai upaya agar kasus COVID-19 tak melonjak menjelang Idul Fitri.
"Hindari buka puasa bersama untuk mencegah kenaikan kasus atau kasus memuncak 2-4 minggu ke depan saat momen Hari Raya, jika kasus naik, maka kematian tentu berpotensi naik," kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama dalam keterangannya, Senin (27/3).
Kendati begitu, Ngabila mengaku situasi COVID-19 di Ibu Kota cenderung terkendali. Bahkan, kata dia, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan COVID-19 berkisar 6-7 persen.
"Situasi COVID-19 di Jakarta sangat terkendali walaupun ada sedikit kenaikan kasus positif dalam seminggu terakhir," jelasnya.
Simak Video 'Jokowi Minta Anggaran Bukber Pejabat Diganti Kegiatan yang Bermanfaat':
