Menhan: Dana untuk Pengiriman Pasukan ke Libanon Rp 380 Miliar

Jakarta - Pasukan perdamaian Indonesia kini telah siap berangkat menuju ke Libanon. Persoalan dana yang selama ini masih menjadi tanda tanya pun sudah diselesaikan. Rencananya dana ini akan diambil dari pos anggaran pemerintah yang menyimpan dana-dana yang disiapkan untuk keperluan bencana atau kepentingan umum lainnya yang belum jelas peruntukannya."Dana yang dibutuhkan itu sekarang menjadi Rp 380 miliar dari sebelumnya Rp 370 miliar. Dana ini diambil dari rekening 69," kata Menhan Juwono Sudarsono, usai mengikuti rapat konsultasi tertutup antara Presiden dengan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2006).Juwono menegaskan kenaikan anggaran terjadi karena penambahan jumlah personel. "Itu karena penambahan jumlah pasukan yang semula 850 personel menjadi 1.000 personel," tuturnya.Namun Juwono, secara rinci belum mengetahui berapa jumlah dana yang tersimpan dalam rekening tersebut. "Saya belum tahu, yang jelas semua dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia akan diganti oleh PBB, kecuali pembelian Alutsista," urai Juwono.Ketika ditanya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) apa saja yang telah dibeli TNI guna melengkapi diri menuju Libanon, Juwono menjelaskan, saat ini telah ada 14 kendaraan tempur buatan Prancis yang dibeli sekitar 6 bulan lalu."Itu akan kita lengkapi dengan 32 lagi, ditambah 12 lagi dari Rusia sehingga jumlah total ada sekitar 60 kendaraan tempur," tandas Juwono.Sementara itu Menkeu Sri Mulyani menyatakan, jika pasukan perdamaian TNI dikirimkan dalam waktu dekat, maka pembiayaan pasukan akan masuk ke anggaran APBN 2006. Dan untuk tidak mengganggu persiapan seluruh kebutuhan, akan disiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah yang kemudian nanti akan dimuat reimburstmennya pada PBB. Tetapi hal ini bergantung pada skenario, karena Depkeu masih melihat terlebih dahulu perkembangannya, terutama mengenai kapan dimulai pengiriman pasukannya dan jangka waktunya. "Untuk anggaran tergantung pembagian share antara Indonesia dan PBB," tandas Sri Mulyani. (ndr/)