Hidayat: Kasus Tibo Ujian Bagi Pemerintahan SBY

Jakarta - Eksekusi terhadap terpidana mati kerusuhan Poso Tibo Cs belum juga dilaksanakan. Hingga kini belum ada kepastian kapan eksekusi akan dilakukan. Padahal pelaksanaan eksekusi ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah untuk menunjukan tidak adanya intervensi dari pihak mana pun atas kedaulatan hukum Indonesia."Kasus Tibo bisa menjadi ujian bagi pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk membuktikan konsistensinya dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dari sisi hukum," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelum acara pendeklarasian pasangan Cagub/Cawagub PKS untuk daerah Banten di Hotel Atlet Century, Senayan (28/08/2006).Menurutnya vonis hukuman yang sudah dijatuhkan dan memiliki kekuatan harus dilakukan. Dan hal tersebut tidak hanya berlaku pada kasus Tibo atau orang per orang saja, tapi juga dalam kasus-kasus lainnya."Kalau sudah pada tingkat final dan prosesnya sudah dilakukan dengan cara-cara yang profesional, terbuka dan transparan, siapapun orangnya, vonisnya harus dilaksanakan," cetus politisi PKS ni.Dia juga menambahkan bahwa dirinya sebagai anggota DPR tetap akan menyampaikan agar jangan sampai hukum yang sudah berkekuatan tetap menjadi batal, atau tidak dilaksanakan karena ada intervensi pihak asing."Sebenarnya ini bukan kewenangan MPR untuk melakukan desakan, tapi saya sebagai anggota DPR tetap menyampaikan jangan sampai batal hanya karena ada intervensi, karena ini akan jadi preseden buruk," ujar dia.Apabila hukuman tersebut menjadi batal atau tidak jadi dilaksanakan, Hidayat beranggapan nantinya hal ini akan memberi contoh buruk bagi tahanan lain serta berdampak negatif bagi penegakan hukum."Nanti semua pesakitan akan bilang 'jangan eksekusi kami', yang dihukum mati saja tidak dilaksanakan, apalagi yang cuma penjara. Ini bisa jadi hal buruk dalam komitmen penegakan hukum di Indonesia," tandas dia. (ndr/)