.webp)
KH Said Aqil Siroj, mantan Ketua Umum PBNU dan kini menjadi pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), mengkritik kebijakan soal larangan buka puasa bersama (bukber). Menurutnya, kebijakan itu cukup represif.
LPOI menyelenggarakan Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia. Acara itu turut diikuti 25 ormas Islam.
Tadarus kebangsaan yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan itu juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj mengatakan kesetiaan ormas Islam terhadap pemerintah tak perlu diragukan.
"Bapak Ibu yang terhormat, kesetiaan dan komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam Indonesia terhadap pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi nasional tak perlu diragukan lagi. Namun kritik konstruktif tak boleh diabaikan dan dianggap tak berarti," kata Said Aqil dalam pidatonya dalam acara tadarus kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Said menyebut kritik dari ormas Islam seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait larangan buka puasa bersama merupakan bentuk 'over-intervensi' atau campur tangan berlebihan negara dalam kehidupan keagamaan.
"Berbagai praktik 'over-intervensi oleh pemerintah' atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi
domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan (sengaja atau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat," ujar Said.
"Hal ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain, sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi," imbuhnya.
Dia mengatakan praktik korupsi, monopoli, hingga oligarki harus diberantas. Dia menyebut penyelenggara negara tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk membangun eksistensi dan kepentingan pribadi.
Kemudian Said mengatakan setiap pihak harus bersiap menghadapi tahun politik 2024. Dia menuturkan persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat.
"Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024," ucapnya.
'Larangan' Jokowi untuk pejabat, bukan umum
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, arahan soal 'larangan' buka puasa bersama itu ditujukan Presiden Jokowi untuk kalangan pejabat pemerintahannya, bukan untuk kalangan masyarakat umum.
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres, Kamis (23/3).
Simak Video 'Beda Sikap Muhammadiyah-PBNU soal Larangan Bukber Bagi Pejabat':
