.webp)
Ribuan advokat dan paralegal dikerahkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk turun ke sekolah di seluruh penjuru Indonesia memberikan pembinaan hukum kepada para siswa. Sebab, angka kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin meningkat.
Acara itu digelar sejak Senin (20/3) kemarin dalam nama BPHN Mengasuh dengan mengerahkan ribuan advokat dan penyuuh hukum. "Yaitu 527 pejabat fungsional Penyuluh Hukum, 6.208 advokat dan 5.744 paralegal," kata Kepala BPHN Kemenkumham, Jumat (24/3/2023).
Serentak hingga sebulan ke depan, ribuan penggiat hukum itu melakukan penyuluhan di berbagai daerah di Indonesia. Dari NTT, Manado, Kalimantan, Jakarta, hingga Sumatera. Seperti di Kalimantan Barat (Kalbar) pembinaan hukum digelar di SDN 53 Kabupaten Kubu Raya. Penyuluhan hukum diberikan dari Penyuluh Hukum Madya Kemenkumham Kalbar dan diikuti para siswa SDN 53 Kubu Raya dan Kepala Sekolah SDN 53, Zainiansya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Jawa Barat, kegiatan digelar di SD Mutiara Bunda Level 6 (dihadiri oleh 60 orang), SD Mutiara Bunda Level 4 (dihadiri oleh 70 orang), SMPN 4 Cimahi (dihadiri oleh 50 orang), SMPN 56 Bandung (dihadiri oleh 60 orang), SMP Nusaibah Yusuf ( dihadiri oleh 56 orang), dan SMA St. Aloysius Bandung (dihadiri oleh 162 orang).
Di Palembang, pembinaan hukum digelar oleh Pusat Bantuan Hukum atau PBH Peradi Palembang.Pelaksanaan yang berlangsung dua hari tersebut, diikuti oleh ribuan siswa.
"Hari ini PBH Peradi Palembang melaksanakan penyuluhan hukum Program BPHN Mengasuh di SMPN 11 Palembang. Menurut data sekolah jumlah siswa di sini lebih dari 1.000 orang. Pagi ini oleh kepala sekolah seluruh siswanya dikerahkan sebagai peserta," kata Ketua PBH Peradi Palembang, Aina Rumiyati Aziz.
Di Sulawesi Barat (Sulbar), pembinan hukum digelar di 7 sekolah dan dilaksanakan oleh tim penyuluh hukum Kemenkumham Sulbar dan tim dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
"Kegiatan hari ini dikuti oleh sekitar 500 orang murid dari tingkat SD, SMP dan SMA. Materi yang disampaikan mengenai hukum dan Pancasila sebagai upaya pencegahan kenakalan dan kriminal anak," ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar, Rahendro Jati.
(asp/zap)
