.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tengah menjadi sorotan usai mengunggah meme Puan Maharani berbadan tikus sebagai bentuk protes terkait pengasahan Perppu Cipta Kerja. Partai Demokrat tak setuju dengan unggahan BEM UI.
"Saya pribadi tidak setuju dengan Meme Puan seperti itu. Tentu kita harus menyampaikan kritik kemarahan dengan terukur dan menganut prinsip kemanusiaan," ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).
Irwan menduga BEM UI mengunggah meme tersebut karena mencontoh kritik serupa yang pernah ada sebelum-sebelumnya kepada pimpinan negeri ini. Meski dengan adanya unggahan ini, Irwan tidak melihat adanya indikasi BEM UI dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka saya pikir merdeka dan independent. Saya meyakini mereka punya alasan kuat dan rasional untuk mempertanggung jawabkan yang mereka lakukan. Saya lihat juga mereka sudah konfirmasi itu," terangnya.
Terkait sikap Partai Demokrat, jelas Irwan, tetap sama. Yakni menolak Undang-undang Cipta Kerja.
"Fraksi Partai Demokrat di DPR RI juga tidak merasa seperti yang dituduhkan mahasiswa yang menyebut DPR RI sebagai Dewan Perampok Rakyat karena sikap kami jelas menolak UU Cipta Kerja sejak awal," kata Irwan.
Hal senada juga diutarakan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ia menyebut kritikan BEM UI ini senada dengan Partai Demokrat yang melihat banyak persoalan baik yang bersifat prosedural maupun substantif yang diterabas dalam pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.
"Kami mengapresiasi kritisisme BEM UI yang menolak dan protes terhadap penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang," ujar Kamhar.
Menurut Kamhar, mahasiswa dengan idealismenya sudah semestinya merespons dengan cara dan kreatifitasnya masing-masing terhadap praktek-praktek arogansi kekuasaan. "Jadi bukan meme-nya yang dijadikan polemik namun apa yang menjadi substansi kritik BEM UI yang semestinya menjadi diskursus," kata Kamhar.
"Polemik meme hanya menjadi bentuk pengalihan isu partai penguasa agar perhatian publik teralihkan," lanjutnya.
Partai Demokrat, ucap Kamhar, berpandangan setidaknya ada 4 alasan menolak Perppu Ciptaker. Pertama, tak sesuai amar putusan MK yang mengendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikanya. Kedua, tidak memenuhi aspek formalitas, cacat secara konstitusi dan mencoreng konstitusi itu sendiri.
"Ketiga, bukan solusi permasalahan dari ketidakpastian hukum dan ekonomi Indonesia. Keempat, secara subtansi mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi kapitalistik dan mengarah neo-liberalistik," imbuh Kamhar.
Meme Puan Berbadan Tikus
Dalam unggahannya, BEM UI memuat kritikan perihal sikap DPR dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.
Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan animasi dengan memuat meme Puan dengan badan tikus. Animasi itu juga disertai tulisan 'Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat'.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.
"Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," kata Melki saat dihubungi, Rabu (22/3).
Simak Video 'Kritikan Keras 'Puan Berbadan Tikus' Dari BEM UI yang Ngaku Tak Disetir':
