Anggota DPD Setuju Pidato SBY Digelar di Istana

Jakarta - Wacana untuk memindahkan pidato kenegaraan presiden ke Istana Negara mendapat sambutan positif. Selain alasan efisiensi, hal ini bisa menjadi forum yang mempertemukan DPR dan DPD."Kalau kita bicara efisiensi, tidak masalah. Bahkan bisa jadi momentum untuk mempertemukan DPR dan DPD," ujar anggota DPD Marwan Batubara saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Senin (28/8/2006).Namun demikian, Marwan mengatakan saat ini hal itu belum bisa dilakukan karena masih terbentur aturan perundang-undangan. "Seperti mengenai penyampaian nota keuangan, itu diatur dalam UU Keuangan Negara, bahwa harus dilakukan di hadapan DPR. Jadi harus diubah dulu undang-undangnya," terang senator asal DKI Jakarta ini.Yang terpenting dari kegiatan kenegaraan tersebut bukanlah tempat pelaksanaannya, melainkan implementasi dan kebenaran data yang disampaikan. Kebenaran data mutlak untuk menghindari terjadinya kebohongan publik."Seperti data kemiskinan yang disampaikan di pidato kenegaraan itu. BLT meningkat artinya kemiskinan juga meningkat, bukan menurun. Pemerintah telah melakukan kebohongan publik," beber dia.Selama ini, lanjut Marwan, pelaksanaan pidato kenegaraan tahunan masih bersifat normatif dan sebatas pelaksanaan kewajiban. Belum terlihat komitmen dan kemauan keras pemerintah untuk melaksanakan isi pidato itu."Belum ada visi yang jelas. Masih normatif dan pragmatis," imbuhnya.Bahkan pidato kenegaraan pun bisa dilakukan dengan teleconference jika tidak dimungkinkan dilakukan di gedung DPR. "Itu hanya mekanisme. Yang terpenting adalah pelaksanaan dari pidato itu dan rakyat dapat melihat kemauan keras dan komitmen daripemerintah. Bukan kebohongan publik," cetus pria berkacamata ini. (fjr/)