Impor Beras Kontradiktif dengan Nota Keuangan Pertanian

Jakarta - Rencana pemerintah melakukan impor beras dinilai bertolak belakang dengan nota keuangan pemerintah sektor pertanian yang menyebutkan angka pertumbuhan. Dalam pidato kenegaraan presiden 16 Agustus 2006 disebutkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan 5 persen pada kuartal pertama tahun 2006."Apalagi kekeringan tidak terjadi di semua daerah, namun hanya di beberapa daerah tertentu saja," ujar anggota DPR asal FPAN Drajad Wibowo saat berbincang dengan detikcom per telepon, Senin (28/8/2006).Politisi muda ini menduga kebijakan impor beras dikeluarkan karena dua hal. Pertama, pertumbuhan sektor pertanian yang disebutkan presiden terjadi pada sektor pangan selain padi. Kedua, Bulog gagal dalam mendorong peningkatan stok beras nasional.Karenanya, DPR akan segera membahas persoalan ini. Namun Drajad belum bisa memastikan sikap yang akan diambil para politisi di Senayan terkait rencana tersebut."Kami akan pelajari dulu data-data tersebut. Belum ada rencana untuk melakukan investigasi," imbuhnya.Saat ditanya mengenai kemungkinan digunakannya hak angket oleh DPR apabila ditemukan kejanggalan, Drajad menilai penggunaan hak tersebut akan kandas seperti sebelumnya. "Saya kira akan gagal kalaupun dilakukan angket, karena masih kuatnya partai-partai pendukung pemerintah di DPR," ucap dia. (fjr/)