.webp)
Sepuluh tahun lalu Abraham Samad berandai tentang celah korupsi sektor pertambangan yang bisa dialihkan untuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Samad--kala itu sebagai Ketua KPK--bahkan sampai menyebut bila tertutupnya celah korupsi itu bisa memberikan gaji puluhan juta per bulan ke masyarakat Indonesia.
Ucapan Samad itu kini dikutip lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Memang seperti apa ucapan Samad kala itu?
Dari penelusuran diketahui detikcom pernah memberitakan hal itu tepatnya pada Senin, 21 Oktober 2013. Saat itu Samad mengatakan hampir 50 persen perusahaan tambang di Indonesia tidak membayar royalti ke pemerintah di mana menurut perhitungannya jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan," kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta saat itu.
Ironisnya menurut Samad, para pengusaha itu bukan tanpa alasan tidak membayar royalti ke pemerintah. Mereka justru menghabiskan uangnya lebih banyak untuk menyuap oknum aparat.
"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya.
Ia meminta agar KPK diberi kesempatan untuk membereskan segala macam tindak kejahatan korupsi. Sehingga sumber daya alam dan energi yang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
"Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," pungkas Samad.
Sepuluh tahun kemudian Mahfud mengutip Samad. Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di sarasehan tentang 'Isu Strategis dengan Tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan' di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Maret 2023.
"Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil. Rp 20 juta setiap bulan gratis dari negara," kata Mahfud.
"Itu Abraham Samad (yang menyampaikan). Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan berapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi," imbuh Mahfud.
(dhn/imk)
