Kewenangan di Kabinet Kabur, Reshuffle Bakal Sia-sia

Jakarta - Wacana reshuffle kabinet kian merebak. Namun reshuffle tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, jika pemegang kewenangan tertinggi dalam urusan kenegaraan di kabinet tidak jelas, sehingga kabinet terbelah-belah."Jadi yang nomor satu harus dibenahi adalah manajemen presiden dan wakil presiden (wapres). Harus jelas siapa yang in charge," cetus Wakil Ketua PKB kubu Choirul Anam (Cak Anam), AS Hikam.Hal itu disampaikan dia usai Musyawarah Pimpinan (Muspim) PKB kubu Cak Anam, di Jl Hang Djebat III, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2006).Menurut Hikam, dalam sistem pemerintahan presidensiil, seperti yang dianut Indonesia, maka Presidenlah yang memiliki hak prerogatif."Presiden yang in charge. Tapi sekarang tidak begitu. Kabinet terbelah-belah karena punya bos sendiri-sendiri," imbuh dia.Ditambahkan dia, masalah dalam pemerintahan bukanlah persoalan reshuffle, melainkan kemampuan untuk membenahi pangkal masalah, yaitu ketidakjelasan kepemimpinan presiden dan wapres."Kalau tidak segera dibenahi ya mau reshuffle 10 kali dalam setahun tidak akan membawa perubahan," tandas Hikam. (nvt/)