.webp)
Pemerintah daerah diimbau untuk memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus bisa ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara virtual di acara Seminar Nasional 'Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tuban' yang merupakan rangkaian Pelantikan Pengurus KADIN Tuban masa bakti 2023-2028 di Tuban, Jawa Timur, hari ini.
"Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (20/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan produk yang bisa diterima oleh pasar lebih luas yakni produk yang diproduksi di daerah tersebut.
"Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah yaitu pertama adalah politik kebijakan dan kedua adalah politik anggaran," tutur LaNyalla.
Menurutnya, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mendukung karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur akan menjadi sia-sia.
"Artinya belanja APBD Pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung," jelasnya.
Selain itu, LaNyalla turut memberikan apresiasi kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky karena telah memberikan instruksi kepada seluruh ASN untuk wajib menggunakan batik tulis Tuban di hari tertentu. Serta makanan khas Tuban dan minuman Legen yang harus ada di setiap acara.
"Ini contoh kecil dari keberpihakan politik kebijakan yang didukung oleh politik anggaran. Sehingga produk masyarakat Tuban dapat diperluas pasarnya. Dan ini harus terus menerus dilakukan dan ditarget secara terukur peningkatannya," tegasnya.
Ia menjelaskan dalam skala yang lebih besar, politik kebijakan dan politik anggaran harus difokuskan kepada peningkatan fasilitas dan infrastruktur objek wisata andalan Tuban. Karena wisata religi di Tuban harus mendongkrak belanja konsumsi para pengunjung dari seluruh Indonesia.
LaNyalla berharap pemda bisa menggali lebih detail bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran Kabupaten Tuban dapat maksimal mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Tuban. Termasuk memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional.
"Yaitu dengan memastikan empat strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi produk," jelasnya.
Untuk itu, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Adanya peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan dan aparatur daerah. Serta pelayanan masyarakat yang efisien.
"Jika orientasi politik kebijakan dan politik anggaran dijalankan dengan semangat dari Tuban untuk Tuban, saya jamin pertumbuhan ekonomi Tuban akan terjaga dan bahkan akan meningkat," ungkapnya.
Menurutnya, semua itu dapat terwujud kalau terjalin sinergi yang harmonis antara pelaku usaha, khususnya para pengusaha yang tergabung di dalam KADIN Tuban dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan seluruh stakeholder.
"Karena pada hakikatnya, pemerintah bertugas memfasilitasi dengan memberikan kemudahan melalui strategi pembangunan pelayanan publik, dengan memperhatikan skala prioritas, serta orientasi jangka panjang," tutupnya.
(fhs/ega)
